Mukomuko (ANTARA) - Sebanyak 14 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, memperoleh bantuan bantuan mesin tempel dari pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.
"Sebanyak 14 KUB nelayan ini tersebar di sejumlah wilayah daerah ini. Kelompok nelayan tersebut mendapatkan sebanyak 17 unit mesin tempel," kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Warsiman di Mukomuko, Kamis.
Sebanyak 14 KUB nelayan Mukomuko peroleh bantuan mesin tempel
Kamis, 23 November 2023 15:57 WIB 1107
Sebelumnya Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko mendapatkan dana alokasi umum (DAU) 2023 sebesar Rp335 juta untuk membeli enam unit mesin tempel untuk enam KUB nelayan.
Ia mengatakan, kemudian instansi kembali mendapatkan penambahan DAU untuk membeli sebanyak 11 unit sehingga total keseluruhan pengadaan mesin tempel di dinas ini pada 2023 menjadi 17 unit.
Ia menyebutkan, dari sebanyak 17 unit mesin tempel tersebut, dua unit mesin tempel ukuran 40 PK dan 15 unit ukuran 15 PK.
Ia menjelaskan, pihaknya membeli sebanyak 17 unit mesin tempel tersebut di akhir tahun ini, dan sekarang sudah proses pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pembagian sebanyak 17 unit mesin tempel kepada 14 KUB nelayan di daerah ini, katanya, dilaksanakan dalam tahun ini juga.
"Saat ini sedang berjalan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk pembelian mesin tempel, kemungkinan kegiatan ini dapat diselesaikan sebelum berakhir tahun anggaran," ujarnya pula.
Ia mengatakan, pihaknya menggunakan sistem pengadaan barang melalui e-katalog untuk membeli sebanyak 13 unit mesin tempel ukuran 15 dan 40 PK untuk KUB nelayan setempat.
Ia menyatakan, pihaknya menggunakan sistem pengadaan sebanyak enam unit mesin tempel melalui e-katalog karena mesin tempel berkapasitas 15 hingga 40 PK tersebut tersedia di pabriknya.
Selain itu, menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem e-katalog lebih cepat dibandingkan melalui kontraktor atau pihak ketiga pengadaan barang dan jasa pemerintah.