Moskow (ANTARA) - Prancis siap mengakui kedaulatan negara Palestina, namun hal tersebut baru akan dinyatakan pada waktu pengakuan semacam itu akan "berguna", demikian menurut Presiden Prancis Emmanuel Macron.
"Saya sangat siap untuk mengakui negara Palestina, tapi saya percaya pengakuan itu harus diberikan saat hal tersebut berguna. Saya tidak akan menyatakan pengakuan atas dasar 'emosi' belaka," kata Macron dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz, Selasa.
Dalam pernyataan yang disiarkan media sosial resmi kepresidenan Prancis itu, ia menegaskan bahwa mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza harus menjadi prioritas saat ini.
Ia juga mengatakan bahwa Israel harus dengan serta-merta menghentikan operasi militer di Kota Rafah di Gaza selatan, tempat di mana ratusan ribu rakyat Palestina mengungsi dari serangan Israel.
Hingga Selasa, Palestina baru diakui 11 dari 27 negara anggota Uni Eropa (EU). Delapan negara -- Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Hungaria, Malta, Polandia, Romania, dan Slovakia --- sudah mengakui Palestina sejak 1988 sebelum bergabung ke EU. Swedia kemudian mengakui Palestina pada 2014.
Pekan ini, negara anggota EU Spanyol dan Irlandia, serta Norwegia yang bukan negara anggota EU, resmi mengakui negara Palestina.
Ahad (25/5) lalu, serangan roket Israel ke kamp pengungsi di Kota Rafah menewaskan sekurangnya 40 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (27/5) menyebut serangan udara ke kamp pengungsi tersebut sebagai "insiden tragis" serta berjanji akan menyelidiki hal tersebut. Padahal, pihak militer Israel menyebut senjata yang mereka gunakan adalah senjata "presisi".
Militer Israel merangsek masuk Kota Rafah pada 7 Mei, tujuh bulan setelah melancarkan agresi besar-besaran ke Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 sehingga menyebabkan eskalasi konflik terbesar di kawasan tersebut dalam beberapa dasawarsa.
Kabinet Israel bertekad untuk terus melanjutkan serangan di Rafah hingga seluruh pejuang Hamas Palestina "musnah".
Sumber: Sputnik
