Baru dilantik, komandan Lanal Bengkulu siap tindak pelanggar laut

Kota Bengkulu (ANTARA) - Komandan Lantamal II Laksamana Pertama TNI Syufenri melantik Letkol Laut (P) Octo Sahat M. Manurung sebagai Komandan Lanal (Danlanal) Bengkulu yang sebelumnya dipimpin oleh Letkol Laut (P) Yudho Mewah Angkasa.

Pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) ini merupakan bentuk regenerasi kepemimpinan dan pembinaan organisasi.

"Kepada pejabat yang lama, kami sampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat," kata Laksamana Pertama TNI Syufenri di Mako Lanal Bengkulu, Senin.

Keberadaan Pangkalan TNI AL (Lanal) mencerminkan keberadaan TNI AL di daerah dan menjadi tolak ukur bagi masyarakat terhadap TNI Angkatan Laut.

Ia berharap agar Letkol Laut (P) Octo Sahat M. Manurung dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik dan benar.

Di sisi lain, Danlanal Letkol Laut (P) Octo Sahat M. Manurung mengucapkan terima kasih dan berjanji akan melanjutkan kinerja Danlanal sebelumnya.

"Kita akan lanjutkan kinerja Danlanal yang lama dan akan kita tingkatkan lagi," sebutnya.

Keamanan laut di wilayah Provinsi Bengkulu hingga saat ini masih terjaga dengan baik, meskipun sejumlah pelanggaran di laut sering terjadi seperti laka laut, illegal fishing, abrasi, pencemaran perairan, pengangkutan tambang ilegal, dan perkelahian antar nelayan maupun penduduk.

Kondisi laut di Provinsi Bengkulu sangat strategis dan menjadi keunggulan kompetitif baik dalam segi geoekonomi, geopolitik, maupun geostrategis.

Namun demikian, laut Bengkulu juga sangat rentan akan ancaman keamanan maritim. Oleh karena itu, Lanal, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), dan masyarakat diminta untuk ikut menjaga kondisi laut Bengkulu.

Danlanal akan terus melakukan pembinaan terhadap potensi maritim yang saat ini memiliki beberapa pos TNI AL (Posal) di wilayah pesisir mulai dari Kabupaten Mukomuko hingga Kabupaten Kaur.

Selain itu, akan diadakan patroli rutin keamanan laut dengan Kapal Angkatan Laut (KAL) dan kapal Patkamla, serta membentuk Program Nasional Kampung Bahari Nusantara (KBN) dengan lima klaster utamanya, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah.