"Kalau perlu pemerintah yang membayar, karena kan pasti enggak terlalu mahal supaya bisa kerja," kata Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pramono mengatakan saat itu bertemu seorang nenek di Meruya Selatan yang melaporkan ijazah cucunya ditahan sekolah selama tiga tahun.
Sang nenek mengaku tak bisa mengambil ijazah lantaran tidak mampu membayar iuran sekolah. Akibat ditahannya ijazah tersebut, cucu sang nenek tidak bisa bekerja. "Ini tidak boleh terjadi," tegasnya.
Karena itu, menurut dia, pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Dia menyatakan setiap aduan yang diterimanya saat blusukan membuatnya semakin mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh warga kelas bawah.
Pramono juga menyoroti pendataan penyaluran Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Lansia. Pramono berjanji memperbaikinya jika terpilih sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).
Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.
