Jakarta (Antara) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari bahwa dirinya memang dikenal kontroversial dalam menerapkan beragam kebijakan guna mengatasi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia.
"Saya dikenal kontroversial dalam memerangi penangkapan ikan secara ilegal," kata Menteri Susi saat membuka Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Product di Jakarta, Rabu.
Susi memaparkan, Indonesia telah mengambil berbagai langkah, kebijakan tegas, serta investigasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi aktivitas pencurian ikan yang kerap terjadi di perairannya.
Menurut dia, ketegasan itu penting karena penangkapan ikan secara ilegal sebenarnya tidak hanya soal perikanan, tetapi juga memiliki dampak kepada tindak pidana lainnya antara lain perdagangan orang, hewan langka, serta narkoba.
"Pekan lalu saya berbagi ini dengan FAO di Roma bahwa penangkapan perikanan secara ilegal bukan hanya berbicara tentang ikan," katanya.
Indonesia, kata Menteri Susi, memiliki batasan laut yang luas sehingga penting pula agar berbagai negara untuk mengatasi masalah ini tanpa berdampak kepada hubungan bilateral antarnegara.
Pihaknya, papar Menteri Kelautan dan Perikanan RI, juga telah melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut dengan beberapa duta besar negara-negara tetangga.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menyatakan dunia saat ini sudah sadar akan bahayanya "illegal fishing" (penangkapan ikan secara ilegal) dan Indonesia juga telah mengeluarkan banyak kebijakan guna memberantasnya.
"Sekarang seluruh dunia sudah mulai sadar. FAO sudah mendukung kita untuk memasukkan illegal fishing ke dalam rapat-rapat perjanjian," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Rabu.
Menteri Susi mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar yang masuk dalam tiga besar negara demokrasi dengan populasi terbesar, lima besar populasi terbesar, dan negara dengan luas laut kedua terbesar di dunia.
Dia berpendapat bahwa tiga kualifikasi tersebut juga telah sah bagi republik ini untuk mengklaim diri sebagai bangsa yang besar. "Refleksi tiga poin tadi hanya bisa kita dapatkan kalau kita budayakan dengan kerja, kerja, kerja," katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengemukakan, Presiden Joko Widodo ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, juga adanya kehendak untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Poros itu menjadi titik pusat yang nantinya berinteraksi dengan semua 'group social global line'," katanya.***1***
