Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya pelaksanaan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan.
“Menu makanan harus lebih bervariasi, demikian pula kualitas rasanya perlu diperhatikan agar penerima MBG antusias dan tujuan pemberian MBG tercapai, mengingat program ini bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat," kata Netty memaparkan temuan dalam implementasi Program MBG seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Dokter gizi nilai besaran kalori MBG sesuai pedoman gizi seimbang
Dia mengharapkan beragam persoalan dan kendala dalam pelaksanaan Program MBG dapat segera diatasi, sehingga ke depannya implementasi program itu dapat menjadi semakin baik.
Lebih lanjut, kata Netty, ditemukan sejumlah laporan dari masyarakat, antara lain adanya sisa makanan yang cukup banyak di beberapa sekolah karena siswa tidak menghabiskan makanan.
Baca juga: Adita Irawati: MBG tidak pungut biaya tambahan kepada penerima
Untuk perbaikan ke depan, lanjut dia, pihak penyedia makan bergizi gratis perlu melakukan survei menu makanan yang tidak disukai siswa.
“Penyedia MBG perlu melakukan survei menu-menu apa saja yang tidak disukai murid, sajikan porsi yang proporsional, makanan yang harus dalam kondisi hangat dan kreativitas penyajian seperti menu-menu dengan warna dan bentuk yang disukai oleh anak-anak,” ucapnya.
Kendala lain yang menjadi perhatian, lanjut Netty, adalah mengenai infrastruktur yang belum memadai di sejumlah daerah. Dia mengatakan beberapa wilayah mengalami keterbatasan dalam penyimpanan dan distribusi makanan untuk Program MBG.
Dengan demikian, menurut Netty, pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan infrastruktur.
Baca juga: Prabowo dan Bobby dapat surat dari siswa SD dikirim lewat ompreng MBG
“Pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan infrastruktur untuk memastikan makanan sampai dengan kualitas yang baik," katanya.
Masalah lain yang dipaparkan adalah sistem reimburse dalam pembiayaan program, dimana penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah.
Hal ini, kata Netty, berpotensi memberatkan penyedia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal. “Oleh sebab itu perlu dikawal ke depannya dan dipastikan agar hak-hak penyedia makanan yang sebagian adalah UMKM dapat dipenuhi dengan baik," ujar Netty Prasetiyani.
