Bengkulu (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil langkah kolaboratif yang melibatkan peran dunia usaha untuk mempercepat transisi penanganan darurat menuju pemulihan secara paralel pascagempa 6.3 magnitudo.
"Saya optimistis bahwa sinergitas antara pemerintah bersama komponen lainnya dapat segera meringankan beban warga terdampak gempa bumi," kata Deputi Bidang Sistem dan Strategi (Deputi 1) BNPB Raditya Jati lewat laman media sosial resmi BNPB dipantau dari Bengkulu, Minggu.
Peran kolaboratif tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama lintas forkompimda Provinsi Bengkulu yang juga dihadiri perwakilan dunia usaha di Kantor Gubernur Bengkulu.
Raditya mengatakan bahwa upaya tersebut sekaligus menjadi harapan Kepala BNPB yang tentunya juga menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan darurat masyarakat terdampak dan pemulihannya dapat dilakukan dengan baik.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga menyambut baik dukungan dari dunia usaha untuk memberikan kembali kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat terdampak.
Melalui kolaborasi yang terstruktur dan terkoordinir dengan baik menurut dia niscaya akan mempercepat pemulihan Bengkulu pasca-gempa 6,3 magnitudo yang terjadi pada Jumat dini hari 23 Mei 2025.
Gubernur juga mengapresiasi bentuk pendampingan dan dukungan BNPB atas musibah yang menimpa sebagian warganya
Melalui kepemimpinannya, Gubernur Helmi berkomitmen tidak akan membiarkan masyarakatnya merasa sendiri dalam menghadapi bencana gempa bumi.
Gubernur meminta warga untuk melapor segala kerusakan maupun hal lain yang menjadi bagian dari dampak gempa bumi agar pemerintah segera memberikan dukungan.
Sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat terhadap dampak kerusakan dan kemalangan masyarakat, Pemerintah Provinsi Bengkulu menggandeng sejumlah dunia usaha seperti dari Asosiasi Himpera, Forum CSR Bengkulu, CSR Bank Bengkulu dan lainnya untuk membantu tanggap darurat hingga pemulihan.
Dari total kerusakan rumah dalam kategori rusak sedang yang berjumlah 99 unit, forum CSR rencananya akan mendukung penanganannya dengan perkiraan biaya konstruksi mencapai Rp780 juta.
Kemudian dari 37 unit rumah rusak sedang, sejumlah CSR akan mendukung pemulihan dengan perkiraan biaya konstruksi senilai Rp 1,7 miliar.
Selanjutnya untuk 7 unit rumah rusak total,pemerintah daerah seperti pemprov dan pemkot serta lembaga Baznas akan mendukung dengan perkiraan total biaya mencapai Rp315 juta.
BNPB juga mendukung mulai dari dana stimulan bagi warga terdampak hingga logistik dan peralatan. Adapun untuk dana stimulan, BNPB meminta kepada pemda setempat agar segera menyampaikan proposal yang dilengkapi data mendetail (by name by address) sesuai NIK KTP.
Untuk besaran dana stimulan, pemerintah akan memberikan dana senilai Rp60 juta kepada warga terdampak dengan kategori rusak berat, Rp30 juta rusak sedang dan Rp15 juta untuk rusak ringan.
Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat (DID) BNPB Yuferizal menjelaskan selain sebagai akuntabilitas, proposal tersebut juga dimaksudkan agar dukungan yang diberikan lebih terukur dan tepat sasaran.
