Bengkulu (ANTARA) - Organisasi peduli lingkungan di Bengkulu, Genesis, meminta Pemerintah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dapat segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi antara petani setempat dengan PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) yang telah berlangsung selama 14 tahun.
"Bupati harusnya bisa meluangkan waktu untuk duduk bersama, mendengarkan langsung keluh kesah dan menjadi harapan dalam menyelesaikan persoalan warganya," kata Direktur Genesis Egi Ade Saputra di Bengkulu, Jumat.
Menurut dia sudah lama masyarakat yang tergabung dalam Forum Petani Bersatu (FPB) menanti dan menaruh harapan Bupati Seluma untuk segera membahas serta menyelesaikan konflik agraria yang telah lama terjadi antara FPB dengan PT SIL.
Salah seorang anggota FPB, Tahar, mengatakan konflik agraria tersebut bukan hanya masalah lahan saja, tapi juga tentang keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang memiliki lahan.
"Kami membutuhkan tindakan nyata dari Bupati Seluma yang baru untuk mengambil keputusan yang adil bagi masyarakat," kata dia
Genesis mencatat terdapat 300 lebih petani yang terdampak konflik agraria dengan perusahaan perkebunan tersebut. Para petani tersebut menurut dia yang sedang memperjuangkan keadilan terhadap kepemilikan lahan.
"Data terakhir saat kami mengambil titik lokasi (yang ikut dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Seluma), ada 160 petani dengan luasan lahan mereka sekitar 321,8 hektare, itu data petani yang hadir saat itu. Kalau aslinya petani (yang terdampak konflik agraria) itu ada sekitar 300 orang lebih, dan lahannya sampai 500 hektare," ujarnya.
FPB adalah gabungan kelompok masyarakat dari sembilan desa di Kabupaten Seluma yang terbentuk karena adanya konflik agraria terkait lahan kelola milik masyarakat yang diklaim masuk ke dalam hak guna usaha (HGU) PT SIL sejak tahun 2011.
Progres terakhir, menurut dia, pada 25 Juni 2025 FPB mendatangi Kantor Bupati Seluma berharap bisa mendapatkan jadwal yang tepat untuk bisa beraudiensi dengan bupati.
Wakil Bupati Seluma yang sedang berada di kantor saat itu akhirnya mengajak FPB beraudiensi dan dari audiensi itu Pemerintah Kabupaten Seluma akan segera memanggil PT SIL dan mendiskusikan tentang konflik yang sudah terjadi.