Labuan Bajo (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyatakan alasan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) karena kepedulian pemerintah yang besar terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).
"Jadi Kementerian ini ingin hadir melindungi seluruh pekerja-pekerja migran Indonesia yang kemungkinan punya potensi mengalami kekerasan, bahkan perdagangan orang," katanya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (7/8).
Ia menambahkan langkah Presiden Prabowo Subianto mengubah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi KemenP2MI merupakan salah satu wujud dari komitmen pemerintah untuk memberi pelindungan yang lebih baik lagi bagi pekerja migran.
Komitmen pelindungan yang lebih baik lagi bagi pekerja migran telah ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto saat membantu PMI asal NTT bernama Wilfrida Soik lolos dari ancaman hukuman mati di Malaysia beberapa tahun silam.
"Kakak Wilfrida aslinya dari daerah Belu, jadi Wilfrida dulu dijatuhi hukuman mati di Malaysia dan oleh Pak Prabowo yang belum jadi presiden, Menteri Pertahanan dan tahun 2014 dibebaskan," jelasnya.
Dalam kunjungan kerja ke NTT, Abdul Kadir Karding mengaku telah bertemu Wilfrida Soik di Kota Kupang dan Wilfrida Soik mengaku senang dan menyampaikan salam dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Wilfrida kabar baik, dia senang tadi, suaminya bertani dan dia sebagai ibu rumah tangga, dia sampaikan salam untuk pak Prabowo dan terima kasih pak Prabowo telah menyelamatkan nyawanya," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong warga yang ingin bekerja ke luar negeri agar berangkat secara prosedural supaya mendapat jaminan keselamatan dan pemenuhan hak sebagai pekerja di negara tujuan.
Ia juga menanggapi puluhan PMI asal NTT yang meninggal di luar negeri. Tercatat dalam tahun 2025 sebanyak 88 PMI asal NTT meninggal dunia di luar negeri, ia menilai mayoritas PMI tersebut berangkat secara non prosedural.
"Rata-rata teman-teman ini dulu berangkat non prosedural, negara tidak punya data soal mereka, sehingga sekarang mitigasinya semua orang berangkat prosedural, walaupun tidak terlalu banyak skill-nya, tapi asal berangkat secara prosedural insyaallah aman," katanya.
