Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar kantin di sekolah-sekolah direhabilitasi untuk dijadikan dapur program Makan Bergizi Gratis guna mengurangi beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mencegah potensi kasus keracunan.
Said mengatakan setelah perjalanan 10 bulan, ada sekitar 5.620 pelajar yang mengalami keracunan, padahal niat program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar anak-anak menjadi pintar dengan makanan yang higienis.
"Bebannya (SPPG) terlalu berat kalau 3.000 (porsi), disesuaikan saja 1.000 (porsi) atau pemerintah dalam hal ini ngambil posisi yang ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah. Sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki, kemudian bagaimana dicek, sanitasinya, dan sebagainya, dan cakupannya hanya di sekolah itu. Itu akan lebih luar biasa," kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut dia, program MBG adalah prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah disampaikan sejak kampanye dan harus dipenuhi.
Namun, permasalahan yang terjadi bukan semata-mata soal anggaran, melainkan juga upaya menyelamatkan anak-anak didik untuk mendapatkan makanan bergizi dengan sanitasi yang terjaga.
"Saya berpendapat, kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh, silakan evaluasi, tidak hanya anggaran, tapi mekanismenya, juga pada expert yang menangani soal gizi," katanya.
Said mengatakan tidak ada kata terlambat untuk melakukan evaluasi terhadap program MBG, meskipun saat ini sudah ada sekitar 9.000 SPPG yang beroperasi.
Ia menegaskan keselamatan anak didik adalah hal yang nomor satu. "Ini menyangkut manusia. Anak didik kita lagi, yang nawaitu-nya Presiden akan dicerdaskan. Maka jangan sampai terjadi keracunan," katanya.
Sebelumnya, pemerintah mengevaluasi para juru masak di semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dengan kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan memasak, usai munculnya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat terjadi (keracunan), tetapi juga di seluruh SPPG," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).
Hal tersebut merupakan salah satu poin pembahasan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis.
