Bengkulu (Antara) - Yayasan Kanopi Bengkulu menyerukan pemerintah untuk meninggalkan secara perlahan ketergantungan terhadap energi fosil terkait pencemaran dan penurunan kualitas hidup dari pengembangan batu bara sebagai sumber pembangkit listrik.
"Saatnya Indonesia merdeka dari ketergantungan terhadap energi kotor yang jelas tidak ramah lingkungan dan sekali waktu akan habis," kata Ketua Yayasan Kanopi Bengkulu, Ali Akbar di Bengkulu, Selasa.
Saat aksi simpati dengan membentang spanduk bertuliskan "Merdeka dari energi kotor, stop PLTU Batu Bara" di empat titik dalam Kota Bengkulu, yaitu Kantor Gubernur, Sekretariat DPRD provinsi, Simpang Lima Kota Bengkulu dan Kelurahan Teluk Sepang, Ali mengatakan pengembangan batu bara sudah saatnya dihentikan mengingat praktik buruk sektor ini dari hulu hingga hilir.
Pada sektor hulu, ia mencontohkan praktik buruk pengerukan tambang yang menyisakan lobang tambang tanpa reklamasi seperti di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah.
Termasuk penumpahan ratusan ton batu bara milik PT Injatama ke laut Pantai Muara Sungai Ketahun pada 26 Juli 2017 menjadi cermin brutal dan buruknya praktik pertambangan batu bara, khususnya di Bengkulu.
Ironisnya, praktik-praktik buruk pertambangan ini berpotensi akan terus terjadi terkait program ambisius pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyediakan listrik sebesar 35 ribu megawatt (MW) dalam jangka lima tahun (2014-2019). Dari 35 ribu MW itu, sebesar 60 persen masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebagai sumber energi.
Dalam dokumen rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) tahun 2016-2025 wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yakni Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan menjadi lokasi sasaran pengembangan PLTU batu bara di mulut tambang.
PLTU batu bara mulut tambang di wilayah Sumbagsel mencapai 6.000 Megawatt (MW) dengan daya terbesar berasal dari Sumatera Selatan mencapai 3.890 MW yang dikembangkan di tujuh lokasi.
"Bisa dibayangkan daya rusak di sektor hulu dimana batu bara itu dikeruk dan di hilir tempat pembakaran akan mendapat udara tercemar," kata dia.
Di wilayah Bengkulu, PLTU batu bara akan dibangun di Pulau Baai, Kota Bengkulu dengan daya 200 MW. Bila pembangkit ini berdiri sebanyak 2.900 ton batu bara akan dibakar per hari.
Dampaknya jelas, polusi udara menghantui masyarakat di wilayah Kota Bengkulu, bahkan nelayan di Kelurahan Teluk Sepang, terancam terusir dari wilayah ruang kelola mereka mencari ikan.
Karena itu, alih-alih menambah pembangkit baru, pemerintah harus mulai mengurangi ketergantungan negeri ini terhadap bahan bakar fosil batu bara, karena hal ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
Staf Kajian dan Kampanye Kanopi Bengkulu, Suarli menambahkan aksi ini sekaligus menyerukan pada pemerintah untuk beralih ke energi bersih terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, panas bumi dan tenaga gelombang laut yang potensinya melimpah di negeri ini.
Aksi ini juga mengajak kepedulian masyarakat Kota Bengkulu untuk memastikan energi yang digunakan untuk kehidupan kita adalah energi yang berkelanjutan tanpa mengancam masa depan anak cucu. ***1***
Kanopi: Indonesia Merdeka Dari Energi Kotor
Rabu, 16 Agustus 2017 14:00 WIB 2070