Bengkulu, (Antarabengkulu.com) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat koordinasi di Kota Bengkulu, Rabu, yang dihadiri 134 Direktur Utama seluruh BUMN.
Menteri BUMN Rini Soemarno hadir pada pukul 11.00 WIB beserta rombongan. Selain Direktur Utama BUMN, dihadiri pula 30 pejabat Kementerian Eselon I dan II.
Adapun Tujuan pelaksanaan rakor BUMN kali ini adalah pertama dalam rangka sinkronisasi peran BUMN-BUMN sebagai agen pembangunan untuk meningkatkan kontribusi BUMN pada pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
Kedua, berupaya memperkuat kolaborasi antar-BUMN dan menyelesaikan hambatan-hambatan dalam rangka optimalisasi kinerja BUMN.
Ketiga, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan BUMN secara berkelanjutan. Kementerian BUMN sendiri memprediksi, sepanjang 2017 total aset BUMN mencapai Rp7.035 triliun, Ekuitas BUMN 2017 sebesar Rp2.391 triliun, laba mencapai Rp172 triliun, pendapatan Rp2.116 triliun, serta Kontribusi "Market Cap" dari 20 BUMN di BEI mencapai 26,24 persen atau sekitar Rp1.643 triliun (per 13 Oktober 2017).
Sementara itu jumlah setoran BUMN ke negara diproyeksi mencapai Rp341 triliun sepanjang 2017, yang terdiri dari Setoran Pajak, Setoran Dividen dan Setoran Non-Pajak-Dividen.
Namun, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama soal meningkatkan manfaat BUMN untuk masyarakat dalam setiap sektor yang tertuang dalam "roadmap" atau peta jalan BUMN 2015-2019.
Untuk itu, Kementerian BUMN telah mecanangkan berbagai inisiatif yaitu BUMN Incorporated atau BUMN agar hadir sebagai satu kesatuan entitas yang mendukung Pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat.
Contoh dari implementasi hal tersebut adalah BUMN hadir bersama sama dalam mengembangkan suatu wilayah, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bencana.
Dalam jangka pendek perlu fokus pada beberapa hal, salah satunya pembinaan BUMN oleh kedeputian teknis sehingga lebih fokus sesuai dengan "end to end business" modelnya.
Mengurangi jumlah BUMN rugi melalui konsep bapak asuh-anak asuh. Kemudian mengakselerasi penyerapan capex. Terkait dengan sinergi BUMN, Menteri Rini berupaya memperkuat kerja sama lintas BUMN bahkan lintas sektor sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan kolaborasi antar-BUMN dalam rantai bisnis hulu-hilir dan menggarap kawasan ekonomi terpadu dengan melibatkan BUMN lintas sektor.
BUMN harus meningkatkan perannya sebagai "Agent of Development" dengan mengaskselerasi eksekusi program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
BUMN juga harus melakukan penyelarasanprogram CSR atau pertanggungjawaban sosial BUMN untuk menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat.
BUMN diharapkan pula memiliki representatif di daerah atau tingkat kecamatan yang bertugas untuk mendengarkan aspirasi, kritikan, masalah maupun potensi daerah tersebut.
