Bengkulu (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu berjanji menyelesaikan masalah antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna pukat harimau setelah pelaksanaan pemilihan umum 17 April.
"Kita tunggu sampai pilpres, setelah itu semua tahapan penyelesaiannya akan dilakukan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Ivan Syamsurizal di Bengkulu, Senin.
Hingga dua pekan ke depan, menurut dia, perhatian dan konsentrasi seluruh pihak tertuju pada upaya menyukseskan pemilu, yang penting untuk masa depan bangsa.
Kendati demikian, Ivan menjelaskan, janji Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat berkunjung ke Bengkulu beberapa waktu lalu untuk menyelesaikan persoalan pukat akan tetap dilanjutkan.
"Ibu Susi sudah menyiapkan program untuk peralihan alat tangkap dari trawl (pukat) ke alat tangkap ramah lingkungan," ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah siap membantu nelayan yang akan beralih dari pukat harimau ke alat tangkap yang ramah lingkungan yang direkomendasikan pemerintah, khususnya nelayan pemilik kapal di bawah 10GT. Program itu, menurut dia, sudah dijalankan di Kabupaten Mukomuko.
Sebelumnya, konflik antar-nelayan Kota Bengkulu terjadi akibat masih maraknya penggunaan pukat harimau. Pertikaian antarnelayan bahkan mengakibatkan dua kapal nelayan tradisional hangus dibakar oleh nelayan pengguna pukat di wilayah kolam Pelabuhan Pulau Baai.
