Puluhan polisi wanita (Polwan) bahkan disiagakan di barisan depan untuk mengawal massa yang berunjuk rasa.
Puluhan massa yang didominasi emak-emak ini memulai aksinya sekitar pukul 13.30 WIB. Mereka berkumpul didepan gedung Dekranasda Bengkulu sebelum menuju kantor KPU Provinsi Bengkulu. Massa aksi ini bergerak menggunakan mobil komando.
Dalam orasinya, massa aksi ini menyampaikan tujuh tuntutan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung 17 April lalu.
Massa aksi ini menuntut agar segera dibentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas KPPS. Massa juga meminta untuk dilakukan audit forensik IT KPU oleh lembaga independen.
Baca juga: Belasan pendemo datangi kantor KPU Bengkulu
Baca juga: Massa dengan bambu runcing datangi Polres Pamekasan, Madura
Massa ini juga meminta pengusutan secara tuntas terhadap semua indikasi kecurangan Pemilu dan meminta Bawaslu mengambil tindakan tegas atas kelalaian dan kesalahan KPU.
"Kami menuntut demokrasi yang jujur dan adil serta selesaikan Pemilu secara konstitusional, damai dan beradab," teriak salah seorang massa dalam orasinya.
Tuntutan massa ini langsung disambut komisioner KPU Provinsi Bengkulu. Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra bahkan langsung menemui massa yang berunjuk rasa diluar pagar kantor KPU Provinsi Bengkulu.
Irwan mengatakan, tuntutan massa ini sejalan dengan semangat KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil. Pihaknya akan langsung menyampaikan tuntutan massa ini ke KPU RI.
Kapolres Kota Bengkulu AKBP Prianggodo Heru Kun Prasetyo yang hadir langsung dilokasi unjuk rasa mengatakan, pihaknya menerjunkan sedikitnya sekitar 400 personil kepolisian untuk mengamankan aksi ini.
"Aksi ini berlangsung damai. Kita kerahkan sekitar 400 aparat untuk mengamankan aksi ini," katanya.
Usai menyampaikan tuntutannya, puluhan massa ini membubarkan diri dengan tertib.
Baca juga: Komnas HAM: Beberapa korban bentrok terkena peluru karet, hingga patah tulang
Baca juga: Emak-Emak Menteng teriakkan damai di depan KPU RI
Baca juga: Pengendalian suasana, Pemerintah batasi foto dan video medsos
