Prabowo masuk kabinet menurut pengamat hukum

Ambon (ANTARA) - Pengamat hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, DR Ismael Rumadhan, berpendapat, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merekrut Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk Kabinet Kerja jilid II merupakan langkah strategis yang profesional.

"Rekrutmen Prabowo menjadi menteri dari aspek hukum menjamin kestabilan Presiden Jokowi bersama Wapres, Ma'ruf Amin memimpin Indonesia pada lima tahun ke depan," katanya ketika dimintai tanggapan Antara di Ambon, Selasa.

Baca juga: Prabowo jadi menteri Jokowi, ramalan yang jadi kenyataan dari seorang santri

Menurut dia, Presiden Jokowi membutuhkan "barisan kerja" profesional seperti kapasitas Prabowo di bidang pertahanan dan keamanan yang harus diwujudnyatakan saat masuk jajaran Kabinet Kerja Jilid II.

"Jadi mereka (para menteri) yang terpilih menjadi anggota Kabinet Kerja Jilid II saatnya nanti harus menunjukkan jati diri tidak hanya bisa melontarkan kritik. Namun harus menunjukkan kinerja profesional termasuk merangkul para pendukung yang fanatisme saat menjelang - puncak dan pascapemilihan Presiden dan Wapres pada 17 April 2019," ujar Ismael.

Bahkan, terobosan Presiden Jokowi dinilai bijaksana "merangkul" Prabowo sehingga tidak terganggu para pendukungnya yang sering disebut barisan garis keras.

"Prabowo pasti menunjukkan profesionalisme sebagai seorang mantan jenderal yang komitmen dalam menegakkan kepentingan negara dari para pribadi maupun partai politik (Parpol)," kata Ismael.

Baca juga: Puan yakini Presiden punya pertimbangan Prabowo jadi calon menteri

Dia juga menyoroti kemampuan Presiden Jokowi yang diinformasikan memanggil Bupati Minahasa Selatan, Christiany atau Tetty Eugenia Paruntu.

Begitu pula Wagub Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dan mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bahlil Lahadalia.

"Presiden merangkul generasi muda yang memiliki profesionalisme di masing - masing profesi guna memantapkan 'barisan' Kabinet Kerja Jilid II," tandas Ismael.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai Presiden Jokowi ingin menciptakan rekonsiliasi politik untuk stabilitas pemerintahan lima tahun mendatang, yaitu dengan menunjuk Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi menteri.

"Saya kira apa yang muncul hari-hari ini, termasuk kehadiran Prabowo, merupakan rekonsiliasi politik yang ingin diciptakan Jokowi untuk stabilitas pemerintahan lima tahun mendatang," kata Bamsoet.

Dia menilai meskipun rekonsiliasi sudah tercipta di parlemen, namun kemungkinan ingin diperkuat di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo diminta mengurus sektor pertanian
Baca juga: Tetap jadi Menteri Keuangan, berikut sepak terjang Sri Mulyani