Rudiantara, mantan Menkominfo yang resmi ditunjuk sebagai Dirut PLN

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas saya sudah tanda tangan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya di Jakarta, Senin.

Pramono menyampaikan hal tersebut saat ditanya wartawan mengenai hasil Tim Penilai Akhir (TPA) untuk Rudiantara.

"Mudah-mudahan segera dilantik, ini banyak perubahanlah di BUMN," tambah Pramono.

Rudiantara adalah Menkominfo periode 2014-2019. Sebelum menjadi Menkominfo, Rudiantara pernah menjadi Wakil Dirut PT PLN pada 2008-2009 lalu.

Selama di PLN, ia terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelahnya, ia mengundurkan diri

"(TPA) sudah selesai. Bolanya di Menteri BUMN," tambah Pramono.

Pramono mengakui bahwa Presiden Joko Widodo sedang berkonsentrasi untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

"Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah BUMN karena di BUMN ini banyak BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan di antaranya yang sekarang sudah dilakukan Pertamina. Sebentar lagi PLN, kemudian Inalum, kemudian perbankan Mandiri, BTN dan beberapa bank lain," ungkap Pramono.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sejumlah nama yang menjadi komisaris maupun direksi BUMN.

Nama-nama tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin sebagai Wakil Komisaris sedangkan Direktur Keuangan adalah Emma Sri Martini.

Selanjutnya ada Pahala N Mansury sebagai Direktur Utama BTN sedangkan Komisaris Utama BTN adalah Chandra Hamzah. Erick Thohir juga mengangkat Orias Petrus Moedak menjadi Dirut PT Inalum (Persero).

"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama maupun komisaris utama di BUMN itu melalui tim penilai akhir(TPA). Dimana ketuanya Presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick dan menteri terkait. Nah dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita lihat berbagai faktor," tambah Pramono.

Pramono menilai nama-nama tersebut sudah mempertimbangkan kebutuhan Indonesia saat ini.

"Kenapa diputuskan pak Ahok jadi komisaris utama di Pertamina, karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai 'curent account deficit dan itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN. Maka dengan program B20, yang sekarang B30, kalau di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya sangat besar, inilah yang menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita sehingga dengan demikian penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan itu, untuk memberikan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah," jelas Pramono.