Mukomuko (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendorong seluruh pemerintah desa di daerah tersebut untuk menggunakan sebagian dana desa untuk penanganan fakir miskin dan tidak mampu melalui program sistem layanan rujukan terpadu (SLRT).
“Ke depan karena program SLRT ini ada kepentingan dan upaya pemerintah setempat hingga desa untuk mengentaskan kemiskinan, maka kita “kawinkan” dengan dana desa selanjutnya dana desa dialokasikan untuk penanganan fakir miskin dan tidak mampu,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Saroni dalam keterangannya di Mukomuko, Senin.
Pemerintah setempat telah memiliki tim terpadu SLRT yang merupakan gabungan dari berbagai steakholder yang ada di daerah ini termasuk berbagai unsur pemerintah setempat.
Tim gabungan SLRT pemerintah setempat sebelumnya telah menyampaikan pesan tertulis terkait dengan program sistem layanan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan tidak mampu di daerah ini.
“Kami telah menyampaikan surat kepada masyarakat Mukomuko bahwa instansi ini menerima rujukan layanan terpadu yang meliputi kesehatan, pendidikan dan kependudukan,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini masih banyak warga masyarakat yang tergolong ekonomi tidak mampu di daerah ini yang belum memiliki administrasi kependudukann dan jaminan kesehatan daerah.
Selain itu, ia yakin, masih banyak masyarakat setempat terutama fakir miskin dan tidak mampu di daerah ini yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Untuk itu, ia berharap, program SLRT ini tidak hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten saja, tetapi program ini juga dilaksanakan oleh pemerintah desa dan selanjutnya ada tim di tingkat desa yang memberikan pelayanan terpadu bagi fakir miskin tidak mampu.
Ia memastikan, pemerintah telah memiliki regulasi terkait dengan penggunaan dana desa untuk mendukung program SLRT di tingkat desa.
Dinsos Mukomuko dorong penggunaan dana desa untuk SLRT
Senin, 6 Januari 2020 14:34 WIB 1263
Bupati Mukomuko Choirul Huda menyerahkan bantuan sosial kepada salah satu warga yang tergolong ekonomi tidak mampu di daerah ini.(ANTARA/Istimewa)
