Bengkulu (Antara) - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan bahwa penjabat bupati yang ditugaskan di enam kabupaten wajib menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak.
"Tugas utama penjabat bupati adalah menjalankan roda pemerintahan dan menyukseskan pilkada serentak," kata Gubernur Junaidi usai melantik penjabat bupati Seluma, Darpinuddin di Bengkulu, Rabu.
Penjabat Bupati Seluma Darpinuddin menjadi "caretaker" pertama yang dilantik di enam kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015.
Bupati dan Wakil Bupati Seluma, Bundra Jaya-Mufran Imron mengakhiri masa jabatan pada 16 Agustus 2015 sehingga kekosongan jabatan diisi penjabat bupati hingga terpilihnya kepala daerah definitif.
Selain kepala daerah Kabupaten Seluma, lima kabupaten lainnya yang akan dipimpin penjabat bupati yakni Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, Lebong, Rejanglebong dan Kepahiang.
"Pelantikan akan bertahap untuk lima penjabat bupati lainnya, sesuai dengan masa berakhir jabatan kepala daerah," ucapnya.
Sementara dua kabupaten lainnya yakni Bengkulu Utara dan Kaur yang juga menggelar pilkada serentak tidak perlu dijabat oleh bupati "caretaker" sebab masa jabatan kepala daerah berakhir setelah pilkada.
Gubernur menambahkan bahwa sesuai Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, penjabat bupati ditetapkan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah.
Penjabat bupati menurut Gubernur juga harus menjaga netralitas para aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada.
Netralitas para aparatur tersebut penting untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan menghindari potensi konflik horizontal.
Selain memilih bupati-wakil bupati delapan kabupaten, pilkada serentak pada Desember 2015 juga akan memilih gubernur-wakil gubernur Provinsi Bengkulu.
Dua pasangan calon kepala daerah gubernur-wakil gubernur yang memperebutkan kepemimpinan Provinsi Bengkulu yakni Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah yang diusung Partai Nasdem, PKPI, PKB dan Hanura, dan pasangan Sultan Najamudin-Mujiono yang diusung PDIP dan Partai Demokrat.***2***