Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap konsisten dalam revitalisasi program Kependudukan dan KB Nasional untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kependudukan menuju MDGs 2015.
"Konsistensi TNI terhadap pelaksanaan program KKB itu upaya membantu percepatan pembangunan milenium (MDGs) 2015," kata Pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Soedibyo Alimoeso dalam siaran pers pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemitraaan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Bekasi (Jabar).
Konsistensi TNI terhadap pelaksanaan program KKB merupakan tindaklanjut kesepakatan yang telah berjalan sejal beberapa tahun lalu."Pada awal 2009 BKKBN dan TNI telah menandatangani kesepakatan kerjasama dalam upaya menuntaskan permasalahan kependudukan, pada 2013 ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan kerjasama BKKBN dengan TNI," tambahnya.
Ia mengatakan, menindaklanjuti kesepakatan antar dua lembaga pemerintah itu digelar Rakornas kemitraaan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 17-19 Maret. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pencapaian Program Kependudukan dan KB Nasional menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Rakornas yang akan dibuka oleh Panglima TNI ini dihadiri Kodam/Korem seluruh Indonesia dan Mabes TNI juga BKKBN Pusat dan Provinsi seluruh Indonesia, sebanyak 214 peserta.
Rakornas kemitraan tersebut digelarnya merujuk SDKI 2012 menunjukkan hasil pelaksanaan program KKB kurang menggembirakan, dimana TFR masih tercatat 2,6 yang berarti masih stagnan dari kondisi SDKI 2007. Begitu pula dengan kondisi CPR dan Unmet Need hasil SDKI 2012 belum menunjukkan perubahan yang berarti.
Kondisi stagnan tentunya membuat BKKBN dan TNI harus lebih bekerja keras. Kerja keras yang dilaksanakan BKKBN secara nasional ditahun 2012 sudah berhasil namun belum maksimal.
Sudibyo Alimoeso menegaskan, pada 2013 ini posisi program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dalam konteks pembangunan nasional semakin strategis, karena berbagai masalah kependudukan akan sangat mempengaruhi kinerja pembangunan. Isu penting seperti pemenuhan kebutuhan dasar, terutama masalah ketersediaan dan penjagaan kestabilan pangan khususnya beras akan terus mengemuka dalam kelangsungan pembangunan.
Pada sisi lain, ketersediaan lapangan kerja khususnya bagi kelompok usia muda, memerlukan pelatihan dan penanganan serius agar tidak menimbulkan masalah yang krusial di masa depan. Kedua isu tersebut jelas adalah masalah utama kependudukan yang penanganannya perlu pendekatan yang komprehensif, holistic dan tidak parsial.
Ia menambahkan, untuk percepatan sasaran MDGs diperlukan pementapan perluasan jangkauan KIE dan pelayanan kontrasepsi serta pembinaan akseptor agar dapat menjangkau semua daerah legok terutama wilayah galcitas dapat terlayani.
Pemerataan informas dan keberhasilan KKB amat penting karena beberapa ukuran kinerja program ini akan dievaluasi melalui SDKI tahun 2012. Hasilnya akan menjadi salah satu standar penilaian MDG’s tahun 2015. Program KKB berkaitan erat dengan keberhasilan beberapa sasaran pembangunan milenium. Namun yang paling mendesak pencapaian sasaran dengan penurunan angka kematian ibu melahirkan, yang ditargetkan menjadi 102 per 100.000 ibu melahirkan, dimana posisi saat ini adalah 228 per 100.000.
Selain untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program KKB 2012 juga merumuskan arah dan kebijakan KKB 2013. Dan yang tak kalah penting adalah peningkatan komitmen operasional dari para mitra kerja terkait pelaksanaan pembangunan KKB 2013. Tak terkecuali peningkatan komitmen BKKBN dengan TNI.(rs)
