Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertujuan agar perusahaan migas negara tersebut lebih transparan.
“Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar secara tata kelola perusahaan Pertamina agar lebih transparan kepada publik,” kata Fahmy kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, Ahok menyadari bahwa salah satu tugas sebagai Komut adalah membasmi mafia migas di Pertamina. Dengan tata kelola yang lebih transparan diyakini dapat memagari mafia migas dalam berburu rente di Pertamina.
Terkait kritikan Kementerian BUMN, Fahmy menilai selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan Komisaris dan Direksi BUMN.
“Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN. Sebagai ganti Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk Super Holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan lain, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa kritikan atau sentilan dari Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap internal korporasi bisa jadi merupakan sinyal perombakan direksi.
“Kalau menurut saya ada dua hal kemungkinan maksud bicara Ahok, pertama adalah sinyal akan ada perombakan direksi, kedua ya Ahok sedang mencari panggung,” kata Hendri kepada Antara.
Ia menjelaskan bahwa sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok memiliki wewenang untuk membenahi korporasi sehingga bisa disinyalir ada yang tidak tepat.
