Banggar DPRD setuju subsidi transportasi haji

Bengkulu (Antara Bengkulu) - Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu menyetujui alokasi dana untuk subsidi transportasi calon haji daerah itu sebesar Rp4,7 miliar dari APBD perubahan 2013.

"Badan anggaran menyetujui dana Rp4,7 miliar dari Rp5,6 miliar yang diusulkan untuk biaya transportasi haji dari Bengkulu menuju Embarkasi Padang," kata Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu Budi Darmawansyah di Bengkulu, Senin.

Ia mengatakan dukungan dana untuk transportasi haji dari Bengkulu ke Padang, Sumatra Barat, itu menurutnya, sebagai bentuk dukungan terhadap penetapan Bandara Fatmawati Bengkulu sebagai embarkasi haji antara.

Pemerintah daerah membantu dana transportasi bagi 1.287 orang calon haji dari Bengkulu menuju Padang dan pemulangan dari Padang menuju Bengkulu.

Sebelumnya, alokasi dana Rp5,6 miliar yang diusulkan pemerintah daerah sempat ditolak Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu/

"Alokasi transportasi haji tersebut merupakan bentuk keseriusan kami agar pemerintah pusat yakin bahwa Bengkulu serius dengan ditetapkannya Bandara Fatmawati Bengkulu sebagai embarkasi haji antara," tambah Budi.

Ia mengatakan pengalokasikan dana tersebut harus dibuatkan Peraturan Gubernur bila ingin rutin dialokasikan per tahun.

"Karena yang dibantu hanya tiket pesawat untuk calon haji. Jadi tidak perlu lelang pesawat yang membawa calon haji dari Bengkulu ke Padang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Suardi Abbas mengapresiasi keputusan DPRD menyetujui dana transportasi haji itu.

"Kami berterima kasih untuk pengalokasikan dana ini, mudah-mudahan seterusnya bisa dialokasikan. Kami juga akan berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk pembagian dana," katanya.

Menurutnya, dari Rp4,7 miliar dana yang disetujui, sebesar Rp2,9 miliar untuk transportasi 1.287 calon haji Bengkulu-Padang pulang pergi.

Sedangkan Rp1,8 miliar, digunakan untuk kepanitiaan daerah, pusat dan dari Embarkasi Padang.

"Untuk sementara payung hukum berupa Pergub, tapi kami akan menginisiasi pembentukan Perda tentang bantuan transportasi haji, seperti yang sudah diterapkan di Palu, Sulawesi Tengah," katanya. (Antara)