Luhut bantah anggapan proyek IKN tidak menguntungkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggapan yang menyebutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak menguntungkan.

Pernyataan Luhut ini terkait hengkangnya SoftBank Group dari proyek tersebut. Padahal, Chairman and CEO SoftBank Masayoshi Son ditunjuk sebagai anggota dewan pengarah proyek tersebut bersama Putera Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

"Enggak ada urusan itu, itu masalah dia. Murni masalah dia. Kita dapatkan 20 miliar dolar AS dari UAE kan, itu masuk lewat Indonesia Investment Fund (Indonesia Investment Authority/INA)," kata Luhut ditemui usai peluncuran Proyek Investasi Berkelanjutan di Jakarta, Kamis.

Luhut pun menjelaskan mundurnya Softbank dari proyek IKN lantaran Vision Fund milik Softbank kolaps, padahal dananya berasal dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Oleh karena itu, kini Indonesia berharap aliran modal dari UEA dan Arab Saudi bisa masuk ke Indonesia tanpa melalui Softbank.

"Jadi Softbank bikin Vision Fund, 100 miliar dolar AS. Seharusnya kan itu masuk dari Abu Dhabi dan Arab Saudi. Karena dia punya masalah, Vision Fund-nya kolaps, nggak jadi, nggak masuk kita. Sekarang kita harapkan Vision Fund dari Abu Dhabi dan Saudi itu bisa masuk, nggak usah lewat Softbank lagi," jelas Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan mengungkapkan pandangan yang meragukan terhadap sebuah proyek investasi merupakan hal biasa.

"Kalau ada yang meragukan, itu biasa. Karena barang ini kan belum kelihatan. Kita kan bicara tentang future (masa depan), peluang yang ada. Biasanya kalau sudah ada yang terlihat, baru bisa bilang, orang boleh percaya. Prinsipnya kami bekerja, apakah ini mungkin atau tidak mungkin, kita lihat bersama," katanya.

Ichwan menambahkan sudah ada banyak negara yang datang menunjukkan ketertarikannya terhadap proyek IKN Nusantara. Minat tersebut disampaikan terkait investasi jasa pembangunan IKN hingga pembangunan properti di IKN, termasuk terkait energi hijau.

"Yang tertarik sudah ada. Ada yang datang ke BKPM, Bappenas, juga kementerian lain, tapi sifatnya masih mencari informasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut," katanya tanpa menyebut asal negara investor yang menyampaikan minat.