Mukomuko (ANTARA Bengkulu) - Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menagih janji pihak perusahaan untuk merealisasikan pelaksanaan program sosial (corporate social responsibility (CSR) terhadap masyarakat sekitarnya.
"Kami ingin tahu sejauh mana perusahaan di daerah ini telah melaksanakan program CSR kepada masyarakat di sekitar perusahaanya," kata anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Rusman Aswardi di Mukomuko, Rabu.
Ia mengatakan, pertemuan lembaga ini dengan pimpinan perusahaan setempat merupakan masukan bagi DPRD setempat dalam mengambil sikap perlu atau tidak daerah ini dibuat peraturan daerah (perda) tentang CSR.
Jika dalam penjelasannya nanti, kata dia, pihak perusahaan ternyata belum sepenuhnya memberikan kontribusi CSR bagi masyarakat kemungkinan akan direncanakan agar dibuat perda CSR.
"Saat ini kami belum bisa memutuskan. Hal ini bisa diketahui setelah perusahaan memberikan penjelasan," ujarnya.
Saat dengar pendapat, Humas PT Bumi Mentari Karya (BMK) Djenirin, mengatakan perusahaan telah memberikan uang operasional bagi tujuh desa penyangga sebesar Rp300.000 /bulan, ditambah dengan dana kas desa sebesar Rp500.000/bulan.
"Khusus dana kas desa yang baru telah dapat baru tiga desa sedangkan empat desa belum mengusulkan," ujarnya menambahkan.
Kontribusi berupa uang operasional juga diberikan kepada duaa kecamatan dekat perusahaan, yakni Kecamatan Sungai Rumbai dan Pondok Suguh masing-masing memperoleh Rp500.000/bulan.
Selain itu, pihaknya juga memprogram dana pendidikan berupa bantuan perlengkapan sekolah lengkap bagi tiga orang siswa dan siswi dari keluarga miskin setiap desa.
Bantuan serupa juga diberikan kepada pihak-pihak yang mengajukan proposal untuk kegiatan hari besar di desa penyangga dan dari luar daerah tersebut.
Hal senada dikatakan Manajer kebun Plasma PT Daria Darma Pratama (DDP) Samirin. Ia mengatakan, kontribusi yang sama juga diberikan oleh perusahaannya kepada desa di sekitarnya.
Selain itu, secara bertahap perusahaan tersebut membangun kebun kas desa untuk pemasukan bagi desa setempat. "Kami tidak hapal jumlah desa yang telah dibangun kebun kas desa tetapi satiap desa berkisar dengan luasan 15 hektare," ujarnya.
Namun pada 2011 ini, kata dia, seluas 200 hektare kebun plasma bagi masyarakat telah dibangun dan dilanjutkan pembangunan kebun plasma dengan luas yang sama di Desa Gajah Makmur.
"Kebun plasma di Desa Gajah Makmur belum dibangun karena lahan masyarakat yang tersedia baru 180 hektare, padahal direncanakan 200 hektare sehingga masih menunggu luas lahan sesuai dengan target awal," ujarnya.
Kebun plasma juga akan dibangun bagi warga trasmigrasi lapindo seluas 400 hektare untuk 200 kepala keluarga.(fto)
