Program bansos yang tidak diambil oleh KPM itu seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BLT Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Dari alokasi awal untuk bantuan BLT sembako, PKH maupun BBM ada 167.915 KPM dan telah terealisasi 165.761 KPM atau jika dipersentasekan sebesar 99 persen dan sisa yang belum sekitar 2.154 se-Provinsi Bengkulu yang tidak mengambil hingga waktu penyaluran berakhir," kata Eksekutif General Manajer PT Pos Indonesia KCU Provinsi Bengkulu, Rodi Herawan di Kota Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan bahwa alokasi bantuan untuk KPM yang tidak mencairkan bansos ini telah dikembalikan ke pemerintah pusat dan masuk ke kas negara.
Menurut dia ada beberapa penyebab sehingga bansos tersebut tidak diambil oleh penerima, seperti KPM yang pindah tempat tinggal atau domisili ke provinsi lain, kesalahan data bahkan KPM yang sudah meninggal dunia.
"Beberapa kategori yang tidak mengambil seperti meninggal dunia, pindah, dan juga ada yang masih di luar kota," kata Rodi Herawan.
Sementara itu, untuk penyaluran bantuan di pada 2023, pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2022 di Provinsi Bengkulu sebesar Rp600 mencapai Rp32,4 miliar.
Dengan penerima sebanyak 54.049 pekerja dan bantuan tersebut disalurkan oleh pemerintah pusat pasca adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
"Sebanyak 54.049 pekerja di Provinsi Bengkulu telah menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata Kepala DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan.
Pemerintah pusat menyalurkan anggaran untuk BSU sebesar Rp39 miliar dengan 65.055 orang pekerja untuk wilayah Provinsi Bengkulu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PT Pos: Ribuan pekerja di Bengkulu tak ambil bansos selama 2022
