Pemkab Rejang Lebong rekrut 327 petugas honerer kebersihan

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu saat ini tengah merekrut ulang petugas honorer kebersihan di wilayah itu sebanyak 327 orang yang sempat dirumahkan lantaran kontraknya sudah habis.

"Total yang kita rekrut sebanyak 327 orang, untuk yang sudah keluar surat perintah tugas atau SPT dari BKPSDM Rejang Lebong sebanyak 127 orang terdiri dari petugas kebersihan dan petugas taman," kata Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rejang Lebong Dhendi Novianto Saputra di Rejang Lebong, Rabu.

Dia menjelaskan petugas honorer kebersihan atau tenaga harian lepas (THL) yang kembali dipekerjakan ini lebih sedikit dari jumlah tahun 2022 lalu yang lebih dari 350 orang.

Jumlah petugas kebersihan di wilayah itu berkurang karena alokasi anggaran untuk pembayaran gaji mereka tahun ini berkurang sebesar Rp213,8 juta dari jumlah keseluruhan anggaran DLH tahun 2023 sebesar Rp3,4 miliar.

"Petugas kebersihan yang sudah kita rekrut kembali ini dari sopir dump truk, sopir roda tiga, petugas gerobak dorong, penyapu jalan, petugas bongkar muat kendaraan truk sampah, koordinator kebersihan dan tenaga kebersihan kantor dan petugas taman," terangnya.

Untuk memaksimalkan tugas THL bidang kebersihan di wilayah itu pihaknya, akan mengoptimalkan kinerja mereka guna mengimbangi keterbatasan personel dengan banyaknya volume sampah dari rumah tangga masyarakat tersebar dalam 15 kecamatan khususnya dalam kawasan Kota Curup.

Dia juga mengimbau kalangan masyarakat Rejang Lebong untuk membantu petugas kebersihan dengan memisahkan sampah plastik dengan sampah basah buangan dari rumah tangga masyarakat, sampah buangan ini juga dikumpulkan dalam satu tempat sehingga bisa cepat diambil petugas kebersihan.

Sebelumnya Pemkab Rejang Lebong pada tahun 2023 ini mengurangi jumlah tenaga honorer daerah atau THL mencapai 1.100 orang dari sebelumnya sebanyak 2.900 orang menjadi 1.800 orang, salah satunya dari DLH Rejang Lebong. Tindakan ini dilakukan menyusul adanya surat edaran Menpan-RB yang menghentikan perekrutan honorer dan diganti dengan PPPK.