Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai bahwa komentar peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di sosial media terkait ancaman kepada warga Muhammadiyah lantaran perbedaan penetapan Idul Fitri 1444 Hijriah merupakan suatu ketidakpantasan.
"Apa yang ada dan merupakan konten percakapan di media sosial yang viral tersebut merupakan suatu ketidakpantasan, terlebih lagi dilakukan oleh seorang yang berasal dari kalangan intelektual," kata Arsul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Meski peneliti BRIN yang berkomentar telah meminta maaf, Arsul menyebut kasus tersebut kiranya menjadi pelajaran penting dalam beretika di media sosial.
"Saya kira ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita, khususnya mereka yang berstatus sebagai ASN (aparatur sipil negara) agar tidak sembarangan mengekspresikan pandangan, apalagi dengan konten tak ubahnya seperti seorang preman atau orang jalanan," ujarnya.
Arsul meyakini warga Muhammadiyah pun akan memaafkan komentar yang dilontarkan oleh peneliti BRIN tersebut, namun dengan catatan kejadian serupa tak boleh kembali terulang.
"Saya yakin teman-teman Muhammadiyah adalah orang-orang yang punya kebesaran hati untuk memaafkan, namun yang paling penting hal-hal seperti itu tidak boleh terulang oleh siapa pun," ucap Wakil Ketua MPR RI itu.
Provokatif
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai bahwa komentar peneliti BRIN di sosial media terkait ancaman kepada warga Muhammadiyah merupakan pernyataan yang provokatif.
"Pernyataan yang sangat provokatif," kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Mardani pun meminta agar peneliti BRIN yang mengeluarkan komentar tersebut untuk diperiksa latar belakangnya.
"Mesti di cek latar belakangnya. Apa bergerak sendiri atau ada desain besarnya," imbuhnya.
Meski peneliti BRIN tersebut telah meminta maaf, dia menyebut yang bersangkutan tetap perlu memberikan landasan utuh atas komentar yang dilontarkan nya.
"Kalau sudah minta maaf dan baru sekali melakukan, dimaafkan saja. Tapi mesti dijawab landasan posting-an itu apa, biar kita lihat kasusnya secara utuh," ujarnya.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu justru menilai bahwa perbedaan penetapan hari Lebaran Idul Fitri 2023 merupakan suatu yang lumrah.
"Muhammadiyah ormas (organisasi kemasyarakatan) besar dan kontributif. Beda penetapan Lebaran hal wajar dan justru mendewasakan," kata Mardani.
Sebelumnya, Polri melakukan penyelidikan atas kasus peneliti BRIN yang berkomentar di sosial media dengan mengancam warga Muhammadiyah terkait perbedaan penetapan Idul Fitri 1444 Hijriah.
"Polri merespons adanya ancaman segala macam dengan melakukan penyelidikan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Tiga orang perwakilan Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah pun mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa pagi untuk membuat laporan polisi terkait komentar ancaman dari peneliti BRIN tersebut.
Komentar ancaman kepada warga Muhammadiyah itu diunggah oleh Andi Pangerang (AP) Hasanuddin, seorang peneliti astronomi BRIN pada tautan yang diunggah peneliti BRIN Thomas Jamaluddin soal perbedaan metode penetapan hari Lebaran 2023.
Dalam komentar yang viral pada media sosial tersebut, AP Hasanuddin meluapkan kemarahannya kepada Muhammadiyah atas penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah pada 21 April 2023. Dia menyebut organisasi masyarakat itu telah disusupi oleh Hizbut Tahrir dan mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah.
"Saya tak segan-segan membungkam kalian Muhammadiyah yang masih egosentris. Udah disentil sama Pak Thomas, Pak Marufin, dkk, kok masih enggak mempan," tulis akun AP Hasanuddin.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR: Komentar peneliti BRIN ancam Muhammadiyah tak pantas
