Bengkulu (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) harus terus digelorakan.
"Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan," kata dia saat menghadiri penutupan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Kemenkumham terima penghargaan dari Menpan RB terkait pengadaan ASN terbaik
Ia menyebutkan, hal tersebut penting karena Kementerian/Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
Selain itu, aksi tersebut dilakukan guna mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Terang dia, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN dan BUMD dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja produk dalam negeri sebesar 95 persen dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir 2023.
Baca juga: Kemenkumham gelar bakti sosial terkait pengentasan stunting di Bengkulu
"Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini, yang mengusung Tema 'Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa," sebutnya.
Diketahui, kegiatan Temu Bisnis Tahap VI merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Kegiatan tersebut telah erlangsung selama tiga hari yaitu pada Kamis (3/8) hingga Sabtu (5/8) yang merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan data, pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI, terdapat peningkatan transaksi sebesar Rp29,5 triliun yang terdiri dari transaksi oleh Kementerian/ Lembaga sebesar Rp18,5 triliun dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar Rp11,34 triliun.
Rinciannya dari nominal Rp29,5 triliun seperti sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp16,13 triliun dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar Rp13,4 triliun.
Baca juga: 453 pikmas ajukan permohonan KI ke Kemenkumhan Bengkulu
Sebelum dilaksanakannya road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar Rp420,7 triliun dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) menjadi Rp448,8 triliun.
Selanjutnya, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah Pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
