Kehadiran Sang Proklamator bersama beberapa pahlawan bangsa di Bangka Belitung merupakan bagian dari sejarah pada masa Agresi Militer II Belanda yang menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia pada waktu itu.
Berdasarkan dokumen yang tersisa di Pesanggrahan Muntok, terdapat dokumen bersejarah yang ditulis tangan oleh Ir. Soekarno yang berisikan beberapa semangat demokrasi untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil yang di awasi oleh organisasi untuk memimpin dan mengawasi pemungutan suara.
Baca juga: Kasad: Prajurit jangan coba-coba memihak di Pemilu 2024
Selama masa Orde Baru, pemilu sering dianggap menjadi urusan negara saja. Kemudian, pascareformasi ternyata pemilu tidak cukup hanya diawasi oleh pengawas pemilu. Pemilu bukan urusan negara semata, melainkan urusan rakyat juga sehingga sudah seharusnya pemilu dikembalikan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengawasan di setiap tahapannya yang dikenal dengan pengawasan partisipatif.
Membumikan pengawasan pemilu di Bangka Belitung sadar atau tidak bangkitnya semangat berdemokrasi di Bangka Belitung tak putus pada masa kemerdekaan Indonesia saja. Pada masa pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 1990an – 2000 masyarakat Bangka Belitung telah berhasil membawa Bangka Belitung menjadi provinsi ke-31 di Negara Indonesia.
Keberhasilan ini dianggap sebagai perjuangan kelompok masyarakat Melayu dan Thionghoa yang berhubungan harmonis hingga saat ini kemudian hal itu saat ini dikenal dengan istilah "Fan Ngin Tongin Fangin Jit Jong".
