Menteri PUPR: Pembangunan infrastruktur harus berikan nilai tambah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur harus memberikan nilai tambah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Membangun infrastruktur tidak hanya merangkai beton dan baja, tetapi pembangunan infrastruktur harus dapat memberikan nilai tambah tidak hanya terhadap kegiatan perekonomian, namun juga untuk meningkatkan daya saing serta pertumbuhan ekonomi," ujar Basuki saat menyampaikan sambutan melalui video dalam acara Konstruksi Indonesia di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, semua pemangku kepentingan industri dan jasa konstruksi harus terus berkolaborasi menciptakan inovasi, konstruksi, dan teknologi agar dapat bersaing dengan produk dari negara luar.

'Konstruksi Indonesia pada tahun ini merupakan peluang besar bagi kita semua untuk perwujudan dari mimpi besar kita terhadap industri dan jasa konstruksi Indonesia," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, dengan adanya Konstruksi Indonesia 2023 masyarakat dan pelaku industri dapat bersinergi dan menciptakan langkah konkret bagi masa depan konstruksi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai bentuk dukungan untuk pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi kembali mengadakan Konstruksi Indonesia 2023.

Kegiatan Konstruksi Indonesia menjadi wadah informasi bagi para pemangku kepentingan di Indonesia serta mampu menciptakan kesempatan usaha dan peningkatan produktifitas jasa konstruksi nasional.

Rachman Arief Dienaputra mengatakan Konstruksi Indonesia 2023 merupakan acara yang diselenggarakan untuk mengapresiasi seluruh masyarakat jasa konstruksi yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah untuk pertukaran informasi antara supply dan demand, sebagai media kolaborasi antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan bidang konstruksi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan serta pengembangan transformasi digital dan teknologi dan mendorong peluang investasi di sektor jasa konstruksi.