BPS: Sensus ekonomi 2016 sasar 23.356 usaha

Rejanglebong (Antara) - Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan pelaksanaan sensus ekonomi 2016 akan menyasar 23.356 usaha di daerah itu.

"Pada pelaksanaan sensus ekonomi 2016 yang akan menjadi sasaran di Kabupaten Rejanglebong adalah sebanyak 23.356 usaha yang tersebar dalam 19 sektor usaha," kata Kepala BPS Rejanglebong Marwansyah dalam sosialisasi sensus ekonomi 2016 di salah satu hotel di Kota Curup, Selasa.

Sensus ekonomi yang dilakukan tahun depan kata dia, dilaksanakan terhadap 19 sektor usaha seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, pengadaan air, kontruksi, perdagangan, pergudagangan dan sektor lainnya.

Sedangkan metode yang akan digunakan ialah dengan metode listing usaha atau perusahaan, berupa pencacahan yang dilakukan mencakup seluruh usaha ekonomi. Kemudian metode pendataan karakteristik usaha mikro berupa pencacahan dilakukan secara sampel berdasarkan frame hasil listing sensus ekonomi (SE) 2016. Serta metode pendataan karakteristik usaha menengah besar.

Untuk itu dia berharap dengan adanya sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena akan menentukan kebijakan yang akan dibuat pemerintah dalam pengembangan berbagai usaha yang ada di daerah itu kedepannya.

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kabupaten Rejanglebong Zulkarnain yang mewakili Bupati Rejanglebong mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan BPS pada Mei 2016 nanti tidak akan mempengaruhi besaran pajak yang dibayar masyarakat.

"Masyarakat pelaku usaha di Rejanglebong jangan takut di data petugas nantinya karena sensus ini tidak berkaitan dengan kenaikan pajak yang akan mereka bayarkan nantinya," kata Zulkarnain.

Pelaksanaan sensus ekonomi itu sendiri tambah dia, sangat penting bagi pemerintah guna mengambil kebijakan terkait dengan ekonomi. Jika nantinya yang diberikan masyarakat salah maka akan berdampak pada analisis yang salah dan berujung pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga salah sasaran.***3***