Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, memetakan wilayah yang rawan terjadi pelanggaran pada Pilkada 2024 seperti politik uang, isu suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara), serta tindak pidana lain.
"Pemetaan wilayah yang rawan terjadi pelanggaran pada Pilkada 2024 di mulai dari sekarang dan dilaksanakan oleh seluruh pengawas pemilu dari tingkat kabupaten hingga desa," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Teguh Wibowo di Mukomuko, Senin.
Baca juga: Pemkab Mukomuko tunggu regulasi penggunaan Dana BTT untuk Pilkada 2024
Baca juga: Pemkab Mukomuko tunggu regulasi penggunaan Dana BTT untuk Pilkada 2024
Ia mengatakan, bawaslu melakukan pemetaan wilayah yang rawan terjadi pelanggaran pada Pilkada 2024 guna menindaklanjuti arahan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu.
Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam arahannya tersebut meminta bawaslu kabupaten dan kota serta jajarannya melakukan pemetaan sebagai bagian dari tugas dan fungsi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat selama tahapan Pilkada 2024.
Terkait kerawanan terjadinya pelanggaran dalam setiap pemilihan umum, ia mengatakan, suasana politik pada masa pemilihan kepala daerah lebih tinggi terjadi pelanggaran dibandingkan Pemilu 2024 karena dukungan masyarakat terpusat.
Selanjutnya, ia mengatakan, cara yang dilakukan oleh bawaslu menentukan wilayah tersebut rawan atau tidak dengan mengidentifikasi kerawanan itu sendiri.
Untuk mengetahui wilayah yang rawan terjadi pelanggaran pada Pilkada, katanya, dituangkan ke dalam alat kerja pengawasan seperti terhadap daerah perbatasan, lokasi khusus dan daerah terluar.
Baca juga: Posko Aduan Pilkada Mukomuko: Warga tak terdata bisa mengadu
Baca juga: Posko Aduan Pilkada Mukomuko: Warga tak terdata bisa mengadu
Ia menjelaskan, yang dimaksud daerah terluar ini, yakni pemilih yang berada di daerah susah akses transportasi dan jaringan internet, lalu di wilayah perbatasan, kepulauan, dan lainnya.
Namun di Kabupaten Mukomuko ini, ia menyebutkan, hanya ada satu daerah yang susah akses kalau terjadi bencana alam banjir, sedangkan daerah ini tidak ada kepulauan.
Sementara itu, ia mengatakan, instansi ini saat ini terus melakukan pengawasan melekat tahapan Pilkada 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Mukomuko.
"Saat ini kami melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pilih dan pengawasan ini untuk memastikan tidak ada warga yang tidak terdata," ujarnya.
