Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan jajaran kecamatan dan kelurahan atau desa untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan tertib.
Sekda Kabupaten Mukomuko Abdiyanto saat dihubungi dari Mukomuko, Senin, mengatakan rakor ini dengan Camat Teramang Jaya, forkopimcam, PPK, panwaslu, kades-kades, BPD, puskesmas, UPTD pendidikan, dan koordinator penyuluh KB di wilayah Kecamatan Teramang Jaya.
Baca juga: Mukomuko terima dana Rp13,6 miliar bangun fisik sanitasi
Baca juga: Mukomuko terima dana Rp13,6 miliar bangun fisik sanitasi
"Rakor ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Teramang Jaya sesuai dengan agenda kecamatan masing-masing, dan hari ini rakor diadakan dalam wilayah Kecamatan Teramang Jaya," katanya.
Ia mengatakan, rakor ini bertujuan untuk mengajak semua pihak agar tetap bersinergi mewujudkan ketertiban dan keamanan menuju pilkada damai tahun 2024.
Kemudian, katanya, sebenarnya rakor ini lebih kepada menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di daerah ini sejak dan setelah pelaksanaan pilkada, selain itu juga agar terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Selain itu, katanya, rakor tingkat kecamatan dengan masyarakat ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan komitmen bahwa pilkada adalah salah satu agenda nasional, sehingga menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.
Baca juga: Disdikbud Mukomuko bagikan seragam sekolah gratis tepat waktu
Baca juga: Disdikbud Mukomuko bagikan seragam sekolah gratis tepat waktu
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebelumnya menggelar rakor dengan stakeholder atau pemangku kepentingan untuk mematangkan persiapan dalam menghadapi Pilkada tanggal 27 November 2024.
Ia mengatakan, rakor kesiapan menghadapi Pilkada yang digelar tanggal 27 November 2025 ini bersama dengan pemangku kepentingan terkait seperti kepolisian, TNI, Bawaslu, KPU, dan dari instansi pemerintah daerah.
Dalam rakor kesiapan dalam menghadapi pilkada di tingkat kabupaten ini membahas berbagai kesiapan KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, dan instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah.
Rakor kesiapan pilkada tingkat kabupaten ini juga bertujuan untuk menemukan solusi hal-hal yang menghambat atau pun mengurangi kelancaran pilkada itu sendiri.
