Bupati Mukomuko Provinsi Bengkulu Sapuan mengatakan pemerintah daerahnya menerima penghargaan cakupan kesehatan universal atau Universal Health Coverage (UHC) Award dari Kementerian Kesehatan dua kali berturut-turut sejak tahun 2023.
"Perlu kita ketahui Kabupaten Mukomuko tahun 2024 mendapatkan sertifikat UHC dari Kementerian Kesehatan," kata Sapuan di Mukomuko, Rabu.
Penghargaan cakupan kesehatan universal itu yang pertama diterima Kabupaten Mukomuko pada tahun 2023, saat itu diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Bupati Mukomuko.
Sapuan menjelaskan, UHC Award yang kedua tahun ini diterima oleh Kabupaten Mukomuko dan juga diberikan langsung Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.
"Besok Insya Allah hari Kamis diundang kembali oleh Kemenkes yang langsung dihadiri Wakil Presiden RI," ujarnya.
Menurutnya, Kabupaten Mukomuko kembali menerima penghargaan dalam rangka konsistensi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan terbaik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Abdiyanto mengatakan, pemerintah daerah telah meneguhkan komitmen bersama untuk mewujudkan UHC cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 100 persen dalam tahun ini.
"Pemerintah daerah bersama stakeholder, BPJS Kesehatan, dan pemerintah desa terus meneguhkan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Mukomuko," ujarnya.
Program Pesiar BPJS Kesehatan di Kabupaten Mukomuko dari sebelumnya hanya mencakup satu desa di daerah ini, kini ditambah lagi menjadi tujuh desa.
Abdiyanto mengatakan bahwa UHC suatu program yang harus disukseskan bersama, dan pelayanan kesehatan sejatinya program gotong-royong bersama.
Selanjutnya, Ia minta komitmen perusahaan yang ada di daerahnya untuk gotong-royong dalam rangka memberikan tanggung jawab sosial lingkungan untuk warga sekitar perusahaan.
Selanjutnya, Ia minta komitmen perusahaan yang ada di daerahnya untuk gotong-royong dalam rangka memberikan tanggung jawab sosial lingkungan untuk warga sekitar perusahaan.
Kemudian, katanya, ke depan pihaknya berkoordinasi dengan desa melalui pendapatan asli desa (PAD) masing-masing, karena dengan kebersamaan UHC dapat diraih.
Ia menyebutkan, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah ini sudah di angka 98 persen dari jumlah penduduk 201 ribu jiwa, sehingga masih tersisa sekitar 2.200 orang lagi yang belum terdaftar di BPJS kesehatan.
Ia mengatakan, untuk mengetahui siapa saja warga yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, maka pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil melakukan validasi data warga setempat.
Kemudian, dinas melaporkan warga yang datang ke Mukomuko, pindah keluar Mukomuko, warga yang meninggal dunia, warga yang melahirkan dalam rangka validasi data penduduk.
