Menunggu taji Polri cegah korupsi
Jumat, 8 November 2024 12:57 WIB 662
Dua personel polisi berjaga di pintu masuk saat petugas KPK melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2024). Dalam penggeledahan tersebut KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024 yang proses penyidikannya masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan/Spt.
Lahirnya produk hukum ini melalui proses yang panjang. Polri membutuhkan waktu beberapa tahun untuk membahasnya sebelum ditandatangani Presiden.
Dalam Pasal 5 beleid itu disebutkan bahwa Kortastipidkor mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasal ini juga menyebutkan bahwa Kortastipidkor juga mengusut tindak pidana pencucian uang dan pengamanan aset yang bersumber dari tindak pidana korupsi.
Yang menarik adalah Polri kini memiliki payung hukum dalam melakukan pencegahan korupsi. Meski tidak sekuat UU sebagaimana KPK berwenang melakukan pencegahan, dengan adanya perpres itu Polri kini memiliki senjata baru. Senjatanya memang kalah dengan institusi semisal KPK, namun yang paling penting adalah orang di balik "senjata" itu.
Perpres ini sudah memenuhi kebutuhan minimal bagi Polri untuk melakukan pencegahan korupsi dengan memiliki landasan hukum yang kuat.
Baca juga: Upaya bersama untuk mengantisipasi ancaman longsor ibu kota
Melihat perjalanan Satgas Pencegahan Korupsi yang sudah berjalan 3 tahun dan pembentukan Kortastipidkor, maka Polri diyakini akan langsung bekerja cepat dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk penyesuaian di Kortastipidkor. Satgassus dan Direktorat Tipikor yang berada di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) akan melebur ke dalam Kortastipidkor
Apalagi, jika nantinya 44 ASN eks karyawan KPK bertugas di Kortastipidkor maka Polri diyakini bakal langsung tancap gas mencegah korupsi.
Polri sebaiknya mengoptimalkan peran pencegahan korupsi dibandingkan dengan melakukan penindakan atau penangkapan. Biarlah lembaga lain yang lebih dulu eksis yang melakukan penindakan.
Baca juga: Bambu nan adaptif
Polri seharusnya bermain di "kolam" lain dalam pemberantasan korupsi. Yang tangkap-tangkap koruptor biarlah didominasi KPK atau kejaksaan.
Ada satu "kolam" yang belum dioptimalkan oleh KPK dan kejaksaan yakni bidang pencegahan. Di "kolam" inilah Polri bisa membuktikan sebagai bagian utama dalam pemberantasan korupsi bidang pencegahan.
Dengan dibentuknya Kortastipidkor itu diharapkan Polri ikut menjadi bagian peran utama dalam pemberantasan korupsi. Taji Polri, yakni Kortastipidkor, telah lahir dan seharusnya bisa menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi bidang pencegahan.
Editor: Achmad Zaenal M
