Menhut: akses ke hutan jamin kebutuhan rakyat

Jakarta, (ANTARA Bengkulu) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, pemberian akses lebih besar terhadap sumber daya hutan kepada rakyat diharapkan menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca dari kegiatan penggundulan hutan.
         
Akses ke kawasan hutan melalui kepemilikan secara individu maupun kolektif ini, kata Menhut Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan pada jamuan makan tingkat menteri negara-negara pemilik hutan tropis (F-11) di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa waktu setempat, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan papan, serat, pangan, energi terbarukan serta air bersih masyarakat dan di sisi lain tetap menurunkan emisi gas rumah kaca.
         
Isu ini menjadi penting dalam kaitan dengan konteks konferensi tingkat tinggi (KTT) Rio+20 dan isu perubahan iklim di COP 18 mendatang di Doha sebagai putaran akhir komitmen Kyoto Protocol 2012, kata Menteri dalam email yang dikirim Sekjen Kementerian Kehutanan kepada wartawan, Rabu.
         
Menhut memperoleh kesempatan untuk memberikan pidato karena Indonesia merupakan inisiator pembentukan F-11 pada 2007.
         
Dalam pidato pembukaan, Menhut juga menyampaikan pandangan Indonesia mengenai peran hutan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.
         
Selama memimpin di F-11, kata Zulkifli, Indonesia pada 2011 menyelenggarakan lokakarya internasional mengenai konflik pertanahan (tenurial) hutan dan kunjungan lapangan bagi delegasi negara anggota forum itu di Lombok, NTB.
         
Dalam pertemuan tingkat menteri di Rio de Janerio itu, delegasi Indonesia, Gabon, Papua Nugini, Kolombia, Rep Kongo, Rep Demokratik Kongo, Brasil, Kamerun, Kosta Rica, Malaysia, Peru, Guatemala, Suriname, dan Guyana berencana menyampaikan pernyataan bersama. Pada pertemuan itu, Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia direncanakan menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Lingkungan Hidup Brasil.
         
Di bidang kehutanan, Menteri menilai hubungan Indonesia dan Brasil sebagai salah satu pemilik hutan Alam Amazon yang luasnya mencapai 5,5 juta kilometer persegi sangat baik. Hubungan itu makin erat sejak penandatanganan nota kesepahaman di sektor Kehutanan pada 22 Agustus 2007.
         
Kerja sama sektor kehutanan kedua negara antara lain dilakukan melalui investasi hutan tanaman industri yang dilakukan perusahaan Indonesia, tukar menukar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) dalam kaitan kerja sama REDD+ Indonesia dengan Norwegia, serta rencana kerja sama Indonesia-Brasil dengan Timor Leste.
         
Di sela sidang F-11, Sekjen Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, mempromosikan peran hutan rakyat di Pulau Jawa yang meningkatkan tutupan vegetasi lahan berhutan lebih dari 60 persen. Kepada delegasi negara peserta pertemuan F-11, Hadi mengatakan, perkembangan hutan rakyat di Jawa bisa menjadi contoh pembangunan ekonomi hijau yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi kaum perempuan di pedesaan mulai dari membibit, menanam, pemeliharaan tanaman, sampai industri hilir perkayuan di daerah perkotaan.
         
Sukses pembangunan hutan rakyat di Jawa, menurut dia, antara lain karena adaa pemberian pinjaman dana bergulir Badan Layanan Umum Kehutanan, relaksasi kebijakan kehutan dengan memberikan kewenangan Legalitas Kayu ke Kades/Lurah dan membantu pembiayaan sertifikasi legalitas kayu (SVLK) maupun sertifikasi sukarela Forest Stewardship Council (FSC) agar produk kayu olahan yang bahan bakunya dari hutan rakyat bisa diterima di pasar luar negeri.
         
Untuk mengatasi sistem ijon oleh rentenir di pedesaan, kata Hadi, BLU Kehutanan memberi pinjaman Skema Tebang Tunda. (ant)