Mukomuko Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melalui Dinas Pertanian meminta kepada pemerintah provinsi menunda program cetak sawah di lahan perkebunan kelapa sawit karena hasil panen tanaman itu masih dibutuhkan oleh petani untuk membayar hutang di perbankan.
Subkoordinator Saprodi, Alsintan dan Pembiayaan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Dodi Hardiansyah di Mukomuko, Minggu, mengatakan, terkait program cetak sawah di Mukomuko untuk tahun ini tidak menolak, namun masyarakatnya menyarankan untuk menunda terlebih dahulu.
"Sampai hari ini kita lakukan penundaan, kita sudah bersurat ke provinsi bahwa cetak sawah di Kabupaten Mukomuko seluas 370 ha ditunda," katanya.
Kabupaten Mukomuko pada 2025 mendapatkan jatah program cetak sawah baru dari Pemerintah Provinsi Bengkulu di lahan seluas 370 ha dan optimasi lahan seluas 1.300 ha.
Lahan seluas 370 ha itu, rencananya tersebar di berbagai kecamatan di daerah ini seperti di Daerah Irigasi (DI) Manjuto dan di Kecamatan Selagan Raya.
Dia mengatakan, penundaan program cetak sawah baru di daerah ini di tahun-tahun berikutnya karena tahun ini masih banyak alasan masyarakat tidak mencetak sawahnya yang salah satu faktor ekonomis.
Masyarakat masih ada utang di perbankan dan mereka mengandalkan hasil panen sawit untuk membayar utang tersebut.
Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang Hadi Sulistiyo sebelumnya mengatakan, masyarakat petani di wilayahnya belum bersedia menerima program cetak sawah baru.
"Masyarakat petani lebih menginginkan sawah yang sudah ada dioptimalkan dan untuk itu butuh dukungan sarana dan prasarana sawah yang dulu pernah dicetak di wilayah itu agar bisa produktif," katanya.
Satuan Pemukiman (SP) VIII Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang menjadi salah satu sasaran program cetak sawah baru karena di wilayah ini sudah ada sarana dan prasarana irigasi yang dibangun oleh pemerintah.
