Bengkulu (ANTARA) - TNI Angkatan Darat (TNI AD) berupaya mengerahkan alutsista laut untuk mengangkut material pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di pulau terluar Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano.
"Mungkin ya, kita bisa mengerahkan alutsista laut milik TNI AD untuk mengangkut material ke Enggano. Harapan itu kami yakin pasti ada," kata Kepala Staf Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten Brigjen TNI Andrian Susanto di Bengkulu, Rabu.
Rencana tersebut sebagai bentuk upaya percepatan realisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah terluar Indonesia dj Bengkulu.
"Kami yakin kalau kita menyampaikan beberapa kendala (yang perlu mendapatkan perhatian), itu nanti bisa menjadi solusi," kata dia lagi.
Kasdam menjelaskan pembangunan KDKMP di wilayah terluar, khususnya Pulau Enggano, masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan nonteknis. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah tentang pendistribusian material pembangunan ke pulau yang berada sekitar 156 km atau 90 mil laut dari Kota Bengkulu.
Kondisi tersebut tentu mengakibatkan harga material bangunan cukup mahal di wilayah pulau terluar. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pun telah menyampaikan contoh kemahalan harga material, seperti semen satu sak di Kota Bengkulu Rp68.000 sementara di Enggano harganya mencapai Rp120.000 per sak.
Tidak hanya persoalan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Enggano saja, Kasdam Andrian juga menginventarisasi persoalan pembangunan di wilayah lain di Bengkulu.
Seperti di Kabupaten Lebong, menurut dia ada persoalan lahan pembangunan yang diklaim sebagai tanah adat. Penyelesaian persoalan tersebut memerlukan penanganan lintas sektor agar tidak menghambat progres pembangunan.
"Rakor pagi ini di Kantor Provinsi Bengkulu, di antaranya kita ingin mendengarkan beberapa permasalahan dan kendala di lapangan, baik yang dihadapi oleh pemerintah daerah tingkat dua. Harapannya, kita bisa memberikan solusi," kata dia.
Menurutnya TNI telah menggandeng pemerintah daerah, kejaksaan setempat dan para pihak untuk mencari solusi atas persoalan lahan tersebut. Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar pembangunan KDKMP tetap berjalan sesuai rencana tanpa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
