Aktivis : Ijon Politik perparah kerusakan bumi

Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Sejumlah aktivis lingkungan yang bergabung dalam Koalisi Anti-Ijon Politik menyerukan masyarakat untuk menolak kepala daerah yang terindikasi melakukan ijon politik pertambangan karena praktik politik tersebut telah memperparah kerusakan lingkungan yang berdampak buruk pada pelestarian bumi.

"Mari cerdas memilih calon pemimpin yang benar-benar memikirkan keselamatan rakyat dan lingkungan," kata Koordinator Anti-Ijon Politik Bengkulu, Olan Sahayu saat menggelar aksi peringatan Hari Bumi 2018 di Bundaran Simpang Lima Kota Bengkulu, Senin.

Aksi dengan tema "Bumi Menangis 22 April 2018" para aktivis menyerukan pemimpin di daerah itu untuk turun tangan menyelesaikan krisis ekologis yang diakibatkan industri ekstraktif batu bara dan menolak pemimpin pelaku ijon tambang.

Ijon politik adalah Ijon sebuah perjanjian antara pengusaha atau korporasi selaku penyandang dana politik dengan para politisi (kandidat, parpol dan timses) yang berkepentingan menghimpun dana secara cepat dan mudah. Dalam hal ini kandidat dan korporasi/tambang masing-masing punya kepentingan dan tidak ada hubungannya dengan urusan keselamatan rakyat dan lingkungan.

Kondisi pencemaran Sungai Air Bengkulu menurut Olan menjadi bukti nyata krisis ekologis yang terjadi di Kota Bengkulu. Penambangan batu bara di wilayah hulu memunculkan dampak buruk berupa pencemaran sungai yang masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga kota.

"Selama ini juga belum ada tindakan nyata dari pemerintah kota untuk mengatasi pencemaran Sungai Bengkulu," ucapnya.

Ia mengatakan pemimpin Kota Bengkulu ke depan harus menjadikan persoalan lingkungan dan krisis ekologi sebagai program prioritas. Sebab, selama ini warga kota turut merasakan dampak negatif dari industri ekstraktif.

Tidak hanya kondisi sungai dan pantai yang tercemar, saat ini juga tengah dibangun proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara berkapasitas 2 x 100 Megawatt di wilayah Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu.

Bila PLTU tersebut beroperasi maka sebanyak 2.900 ton batu bara akan dibakar setiap hari dan masyarakat Kota Bengkulu akan terpapar debu mengandung polutan berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

Pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bengkulu, Asino Sembiring yang turut dalam aksi itu mengatakan pemimpin yang terikat ijon dengan pengusaha tambang perlu diwaspadai sebab saat menang, pemimpin tersebut tidak akan memikirkan keselamatan rakyat, tapi menjadi pesuruh bagi korporasi.

"Masyarakat Bengkulu perlu mempertanyakan komitmen setiap pasangan calon kepala daerah wali kota dan wakil wali kota untuk menyelesaikan krisis ekologis yang terjadi," ucapnya.

Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian itu digelar dengan membentang spanduk bertuliskan ?Bumi Menangis 22 April 2018, Wali Kota Bebas Ijon Tambang? serta sejumlah poster berisi seruan untuk mendesak pemerintah menyelesaikan krisis ekologis di daerah ini.

Diketahui, pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota Bengkulu akan digelar pada Juni 2018 yang diikuti empat pasangan calon yakni Helmi Hasan-Dedy Wahyudi, Patriana Sosialinda-Mirza, Erna Sari Dewi-Ahmad Zarkasi dan David Suardi-Baksir.

Baca juga: Aktivis : Jangan pilih kandidat wali kota pro-tambang
Baca juga: Warga minta Wali Kota Bengkulu prioritaskan lingkungan