Ijon Politik bayangi Pilkada Bengkulu

Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Sejumlah aktivis lingkungan yang bergabung dalam Koalisi Anti-Ijon Politik Bengkulu menilai bahwa pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bengkulu berpotensi disusupi praktik ijon politik yakni perjanjian antara kandidat dan pengusaha sektor industri ekstraktif guna memenuhi dana pemenangan.

?Potensinya ada karena masing-masing kandidat membutuhkan dana untuk membiayai pemengan sementara modal terbatas maka dalam titik ini ijon politik masuk,? kata Koordinator Koalisi Anti-Ijon Politik Bengkulu, Olan Sahayu dalam jumpa pers di Kantor Kanopi Bengkulu di Bengkulu, Minggu.

Olan mengatakan bahwa mengutip penelitian Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Litbang KPK) berjudul ?Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 2015? memaparkan, biaya yang dibutuhkan untuk menjadi wali kota/bupati mencapai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.

Sementara mengintip hasil laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para kandidat wali kota dan wakil wali kota Bengkulu menunjukkan harta kekayaan calon wali kota terbesar hanya Rp13,9 miliar. Dengan kata lain, modal tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan biaya yang sangat besar untuk ikut kontestasi pilkada langsung. 

?Dalam kondisi ini ijon berpotensi terjadi demi menutupi kebutuhan biaya itu para kandidat giat mencari sponsor termasuk pengusaha bidang industri ekstraktif,? kata dia.

Ia pun menyoroti krisis lingkungan akibat industri ekstraktif tambang batu bara yang mencemari air Sungai Bengkulu yang bermuara di Kota Bengkulu. Air sungai tersebut dipenuhi batu bara bahkan meluber hingga ke pesisir Bengkulu.

Begitu pula jalan yang dilintasi truk pengangkut batu bara kondisinya rusak parah dan masyarakat kota hanya menerima debu yang beterbangan hingga ke area penumpukan atau ?stockpile? di Pelabuhan Pulau Baai.

?Setelah pencemaran air sungai dan laut, akan bertambah lagi ke pencemaran udara dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu bara di Teluk Sepang,? ucap Staf Kajian dan Kampanye Kanopi Bengkulu ini.

Karena itu, momentum pilkada Kota Bengkulu menjadi strategis untuk mencermati komitmen politik para kandidat pemimpin daerah yang akan dipilih pada 27 Juni 2018.

Anggota koalisi lainnya, Ali Akbar mengatakan konspirasi jahat antara pengusaha dan penguasa harus segera diakhiri dengan menagih komitmen para kandidat untuk serius mengatasi persoalan lingkungan di Kota Bengkulu.

?Pertanyaan besarnya, apakah keempat pasangan calon dapat menjawab krisis lingkungan yang sedang terjadi dan yang akan dihadapi masyarakat Bengkulu atau justru ikut memperparah,? katanya.

Pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Bengkulu diikuti empat pasangan calon yakni pasangan Patriana Sosialinda-Mirza, Erna Sari Dewi-Ahmad Zarkasi, David Suardi-Baksir, dan Helmi Hasan-Dedy Wahyudi.