Kebijakan itu ditempuh guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitaran objek wisata, serta menghindari konflik yang timbul dengan pihak investor usaha pariwisata, kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan Yulian Fauzi, Kamis.
"Masyarakat boleh mengelola objek wisata melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) serta mengikuti mekanisme perizinan yang berlaku," jelasnya.
Regulasi ini bertujuan memperkuat arah pengembangan pariwisata berkelanjutan yang terpadu dan strategis, sekaligus mendongkrak kunjungan turis ke Kabupaten Bengkulu Selatan.
"Ada dua desa yang kami kembangkan sebagai wisata berkelanjutan, yaitu Desa Air Tenam dan Desa Lubuk Langkap. Pengembangannya melibatkan masyarakat lokal," sebut Yulian.
Dengan demikian, masyarakat tidak akan menjadi penonton di daerahnya sendiri, melainkan memiliki andil sebagai pelaku industri pariwisata yang akan bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga daerah.
Kebijakan percepatan pengembangan destinasi wisata merupakan langkah tepat dalam menghadapi situasi ekonomi daerah yang bergerak lambat pada angka 5,0 persen tahun 2017 lalu.
"Pariwisata diproyeksikan dapat menyumbang pendapatan daerah dan membangun iklim ekonomi lokal. Industri pariwisata yang dikelola masyarakat akan berdampak luas tidak hanya untuk kondisi ekonomi, melainkan juga sosial dan budaya," pungkas Yulian.
Sementara itu, Sekretaris Desa Air Tenam Ardiansyah mengungkapkan pihaknya mulai mengelola sejumlah objek wisata yang ada di desanya.
"Tahun ini, kami melakukan pelatihan operator arum jeram, pembangunan gazebo dan jalan menuju lokasi objek wisata. Kami mengangarkan dana desa berkisar 20-40 persen setiap tahun untuk pengembangan sektor pariwisata," ujarnya.
Lebih lanjut, Ardiansyah mengatakan, kebijakan pemerintah yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola objek wisata diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat di desanya, yang mayoritas bekerja sebagai petani kopi.
Jumlah penduduk di Desa Air Tenam hanya sebanyak 187 jiwa yang terdiri dari 54 kepala keluarga.
"Pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat akan menggerakkan banyak hal seperti berkembangnya kuliner lokal hingga munculnya `homestay`," imbuhnya.
