Walhi: Deforestasi hutan picu banjir di Bengkulu

Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Bengkulu menyatakan, musibah banjir yang belakangan melanda sebagian wilayah itu dipicu oleh kerusakan "catchment area" sungai dan maraknya deforestasi hutan.

"Kalau kita telusuri seluruh sungai yang ada di Bengkulu melalui peta digital, maka kita akan melihat banyak area tangkapan hujan atau catchment area sungai telah beralihfungsi menjadi lahan pemukiman dan perkebunan," kata Direktur Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah di Bengkulu, Senin.

Dia menjelaskan, catchment area merupakan suatu wilayah daratan yang menyatu dengan sungai yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan dari dataran tinggi menuju dataran rendah secara alami.

"Catchment area selebar 100 meter di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) telah terbuka akibat aktivitas penduduk. Padahal seharusnya daerah ini tetap ditumbuhi pohon-pohon besar supaya hujan tidak menimbulkan bencana di daerah hulu sungai," ujarnya.

Selain kerusakan hutan pada catchment area sungai, masalah lain yang juga memicu banjir adalah penggundulan area hutan di kawasan perbukitan dan lereng.

"Bengkulu merupakan wilayah lereng yang memiliki kecuraman antara 40-70 persen. Apabila lereng-lereng ini rusak akibat deforestasi hutan, maka tanah tidak mampu lagi menyerap air hujan sehingga menyebabkan banjir," kata Beni.

Dia menilai deforestasi terjadi melalui pemberian izin tambang dalam kawasan hutan dan hulu sungai. Selain itu, pemberian izin Hutan Tanaman Industri mengakibatkan konversi hutan primer menjadi sekunder, sehingga mengancam kelestarian hutan dan ekosistem sungai.

"Apabila alih fungsi hutan primer dan catchment area ini terus terjadi, maka musibah banjir akan selalu menjadi ancaman saat musim penghujan," katanya.

Lebih lanjut dia berharap masyarakat dan pemerintah berpartisipasi aktif dalam menjaga kawasan hutan supaya lestari.

"Musibah ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir melalui tidak membuang sampah ke sungai, reklamasi hutan, pengelolaan DAS secara bijak, hingga moratorium izin tambang di kawasan hutan," ucapnya.