Rakorda 2019, BKKBN Bengkulu genjot program KKBPK 2019

Bengkulu (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Bengkulu Tahun 2019 selama dua hari berturut-turut.

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dihadiri oleh FKPD Provinsi Bengkulu, OPD Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, OPD KB tingkat kabupaten/kota, TP penggerak PKK provinsi dan kabupaten/kota, organisasi profesi, koalisi kependudukan, IPADI, Fapsedu, IPKB dan elemen universitas.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Busmar Edisyaf mengatakan, rakorda program KKBPK merupakan forum untuk meningkatkan komitmen bersama dalam pembangunan manusia melalui program KKBPK. 

Rakorda 2019 akan menjalin koordinasi yang sinergis antara Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dan juga mitra kerja lainnya dalam meningkatkan program KKBPK.

Busmar menambahkan, adapun sejumlah program pemerintah melalui BKKBN yang harus digenjot yakni, program Kampung Keluarga Berencana(KB) sebagai fokus pembangunan keluarga, hal itu perlu bersinergi dengan program Kementerian dan sektor lainnya. 

“Rakorda ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita dapat melakukan penguatan kerja sama dan kemitraan program KKBPK dengan mensinergikan berbagai kegiatan kementerian atau lembaga terkait ke dalam lokus kampung KB melalui Pokja kampung KB," ujar Busmar.

Kedepan keberhasilan program keluarga berencana (KB) akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera. Dalam program lainnya ada yakni peningkatan kualitas remaja melalui pelembagaan dan pembudayaan Program Generasi Berencana (GENRE) melalui peningkatan peran serta sekolah atau kampus, sebagai tempat dimana remaja beraktivitas serta dukungan keluarga dan masyarakat.

Terakhir, Busmar menjelaskan, pemanfaatan kependudukan berbasis data dioptimalkan sebagai data basis program KKBPK. Untuk itu penyediaan dan pemanfaatan data keluarga dan hasil-hasil survei dan penelitian perlu dioptimalkan, Selanjutnya sebagai tindak lanjut proses pengalihan status Penyuluh Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), maka perlu adanya pembinaan secara bertahap untuk meningkatkan profesionalitas penyuluh KB dalam mengelola dan melaksanakan program KKBPK serta penguatan kerja di lini lapangan.

“Melalui Rakorda Program KKBPK tahun 2019 ini, mari kita perkuat sinergitas lintas sektor untuk menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,63 per tahun pada 2015 menjadi 1,45 persen per tahun pada 2019 dan menurunkan Age Sfesific Fertility Rate (ASFR) usia 15-19 tahun dari 49 pada 2017 menjadi 27 per 1000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2019,” ajak Busmar dalam laporannya.

BKKBN sendiri tidak akan dapat menyelenggarakan program KKBPK sendirian. Karena itu, kemitraan yang sinergis untuk memperkuat jejaring pelaksanaan Program KKBPK sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat secara utuh.

“Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ini, dapat dirumuskan strategi-strategi untuk dilaksanakan pada tahun 2019 ini. (Adv)