MA hukum Agusrin Najamuddin empat tahun penjara

Jakarta (ANTARA Bengkulu) - Mahkamah Agung (MA) melalui majelis kasasi telah memutus mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, dan menghukum Gubernur nonaktif Provinsi Bengkulu Agusrin M Najamudin selama empat tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara.

"Putusan telah dibacakan pada hari ini (Selasa 10/1)," kata Ketua Majelis Kasasi Artidjo Alkostar, saat dihubingi wartawan di Jakarta, Selasa.  

Majelis Hakim yang menangani perkara Agusrin ini terdiri dari Hakim Agung Artidjo Alkostar, Hakim Agung Krisna Harahap dan Hakim Agung Abdul Latif.

Majelis kasasi berpendapat bahwa  secara sah dan meyakinkan Agusrin melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dengan sepengetahuannya, Kepala Dinas Pendapatan  Provinsi Bengkulu Khaerudin telah membuka rekening tambahan untuk menampung dana bagi hasil PBB/BPHTB Provinsi Bengkulu, sehingga negara dirugikan lebih dari Rp20 miliar.

"Tidak mungkin bawahannya membuka rekening tidak diketahui oleh atasannya," kata Artidjo, menegaskan.

Majelis kasasi juga berpendapat bahwa vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bukan bebas murni, sehingga permohonan kasasi Jaksa dapat diterima.

Dalam pemberitaan sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Syarifuddin (yang saat ini ditangkap KPK) telah memutus bebas Agusrin.

Majelis hakim berpendapat bahwa Agusrin tidak mengetahui pembukaan rekening tambahan yang dilakukan Khaerudin, dan menyatakan bahwa tanda tangannya dipalsukan oleh Kepala Dinas Pendapatan  Provinsi Bengkulu.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut 4,5 tahun penjara karena memperkaya diri dengan membuat rekening baru di Bank Rakyat Indonesia di luar rekening resmi kas daerah,.

JPU menilai Agusrin telah melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal primer) serta pasal 3 junto pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal sekunder).
(T.J008/C004)