Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Provinsi Bengkulu masih kekurangan tenaga konsultan penyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sehingga harus mendatangkan dari luar daerah.
Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) Bengkulu, Jhoinhard mengatakan saat ini hanya ada sembilan orang tenaga konsultan Amdal Bengkulu dengan kata lain masih jauh dari kebutuhan.
"Secara nasional memang membutuhkan 3.500 orang dan yang tersedia baru 500 orang, masih sangat banyak kekurangannya," katanya saat rapat koordinasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) yang digelar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di ruang rapat gedung Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis.
Akibatnya, kata dia, penyusunan Amdal untuk berbagai proyek pembangunan di Bengkulu masih mendatangkan tenaga konsultan dari luar provinsi. Ia mengatakan Intakindo sudah berupaya memfasilitasi para calon konsultan yang akan mengikuti ujian sertifikasi di Jakarta.
Namun, tanpa pelatihan yang memadai tentang Amdal dan langsung mengikuti ujian di Jakarta membuat banyak calon konsultan Bengkulu yang gagal. "Karena pelatihan memang minim sehingga ujian tanpa pelatihan membuat calon dari Bengkulu sering gagal padahal sudah membayar biaya ujian Rp3,7 juta per orang" tambahnya.
Menyiasati kegagalan yang terus berulang itu kata dia, Intakindo mulai menjalin kerjasama dengan Universitas Bengkulu untuk memberikan pelatihan kepada calon tenaga konsultan Amdal tersebut. Jhoinhard mengatakan kebutuhan terhadap konsultan Amdal perlu segera dipenuhi mengingat potensi sumber daya alam di Provinsi Bengkulu masih banyak yang belum dieksplorasi.
Ketua Komisi Perencanaan dan Pengembangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Rama Boedi mengatakan para calon tenaga konsultan sebaiknya mendapatkan pelatihan sebelum mengikuti uji sertifikasi di Jakarta. "Intakindo sudah tepat bekerjasama dengan Universitas Bengkulu, tapi lebih baik membuat wahana pelatihan dan pendidikan sendiri," katanya.
Menurutnya Intakindo dapat mengurus akte sendiri untuk kebutuhan pendirian pusat pendidikan dan pelatihan Amdal, dan mendatangkan pelatih dari akademisi. "Memang kalau diuji tanpa pelatihan akan merugikan calon tenaga konsultan," tambahnya.
Untuk itu Rama mengharapkan Pemprov Bengkulu segera membentuk Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi (BKSPP) Bengkulu yang akan memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi. Asisten II Sekretaris Provinsi Bengkulu yang mewakili Pemprov Bengkulu dalam pertemuan itu mengatakan siap menindaklanjuti masukan dari BNSP dan pembentukan BKSPP Bengkulu.(RNI)
Bengkulu kekurangan tenaga konsultan Amdal
Kamis, 1 November 2012 14:35 WIB 2353
.....Secara nasional memang membutuhkan 3.500 orang dan yang tersedia baru 500 orang, masih sangat banyak kekurangannya.....