Presiden minta kepala daerah "tutup mata" dalam proses izin industri ekspor

Bogor (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mempermudah proses permohonan izin usaha untuk industri yang menghasilkan produk ekspor dan substitusi impor.

"Kembali lagi urusan investasi dan ekspor kenapa kita harus kerjakan? Karena bertahun-tahun defisit transaki berjalan, defisit neraca perdagangan karena itu saya titip kepada daerah kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata saja, tanda tangan izinnya, secepat-cepatnya," kata Presiden Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Presiden menyampaikan hal tersebut Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 yang dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, kajati, kajari, kepala pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kapolda, kapolres, dandim hingga danrem serta para kepala lembaga negara terkait sejumlah 2.693 orang.

"Urusan keamanan investasi tolong 'diback up' dari Polres, agar muncul Cipta Lapangan Kerja yang kita inginkan. Atau ada orang datang ini membangun pabrik substitusi impor, barang-barang yang saat ini masih impor dan mau dibikin di sini, sudah tutup mata dan tanda tangan secepat-cepatnya tidak usah ditanya sudah saya berikan," jelas Presiden.

Dengan perbaikan neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan, Presiden Jokowi berharap daya tawar Indonesia di mata negara lain pun meningkat.

"Kalau 'current account deficit' maupun baik dan negara perdagangan baik kalau 2 ini rampung kita 'berantem' dengan negara lain berani tapi kalau dua ini belum diselesaikan kita masih mikar-mikir, kalau bisa menyelesaikan ini dan jalan yang kita tempuh tadi perizinan dipermudah, regulasi birorksi disederhanakan," ungkap Presiden.

Untuk menyederhakan birokrasi, Presiden pun berencana untuk memotong eselon 3 dan 4.

"Ini hanya memotong struktural dan fungsional, tapi tidak memotong pendapatan, tolong dijelaskan kita tidak ingin memotong pendapatan, 'income', hanya ingin memotong kecepatan dalam memutuskan jangan diplintir ke mana-mana," tambah Presiden.