PM Jepang bertekad "usir dengan kekerasan" jika China mendarat

Tokyo (Antara Bengkulu) - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Selasa bertekad "mengusir dengan kekerasan" bila terjadi pendaratan oleh China di kepulauan sengketa, setelah delapan kapal China dilaporkan berlayar di sekitar perairan sengketa itu.

Peningkatan ketegangan terkait wilayah sengketa tersebut muncul menyusul ziarah 168 orang anggota parlemen Jepang ke kuil bermasalah lambang perang Yasukuni di pusat Tokyo, yang dianggap simbol kuat imperialisme Jepang masa lalu, membuat gerah negara tetangga, seperti, China dan Korea Selatan.

Pemerintah Tokyo segera memanggil Duta Besar China untuk Jepang pada Selasa guna meminta kejelasan soal masuknya delapan kapal pemerintah China ke wilayah teritorial mereka. Armada tersebut merupakan jumlah pelayaran terbesar ke dalam wilayah sengketa tersebut semenjak Tokyo menasionalisasi kepulauan itu pada September 2012 lalu.

PM Shinzo Abe bersumpah akan "mengusir dengan kekerasan" apabila ada pendaratan yang dilakukan oleh pihak China di kepulauan yang berada di Laut China Timur tersebut.

"Kami akan mengambil langkah tegas untuk atas upaya mereka memasuki wilayah teritorial laut dan pendaratan di kepulauan itu," kata Shinzo Abe menjawab pertanyaan anggota parlemen, dengan menambahkan, "Kami tidak akan membiarkan itu (pendaratan)."

"Maka cukup wajar apabila kami harus melakukan pengusiran dengan kekerasan apabila (pihak China) melakukan pendaratan," kata dia.

Kapal-kapal China memang beberapa kali telah melakukan pelayaran di sekitar lima kepulauan yang dikontrol Tokyo dalam beberapa bulan terakhir dan menyebabkan sejumlah letupan terhadap hubungan diplomatik kedua negara.

Kapal-kapal pengawasan maritim China itu memasuki zona 12-mil laut di lepas gugusan kepulauan Senkaku, yang China menyebutnya Diaoyu, pada sekitar pukul 08.00 waktu setempat, kata pasukan Penjaga Pantai Jepang dalam satu pernyataan.

"Hal ini sangat menyedihkan dan tidak dapat diterima bahwa kapal-kapal pemerintah China itu berulang kali memasuki wilayah perairan Jepang. Kami telah membuat protes keras terhadap China baik di Beijing maupun di Tokyo," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga kepada wartawan.

Sementara itu, sekelompok nasionalis Jepang mengatakan telah mengirimkan sembilan kapal ke daerah sekitar kepulauan itu, yang juga diklaim oleh pemerintah Taiwan sebagai bagian wilayah mereka.

Kepulauan tersebut dikelilingi oleh wilayah dengan cadangan sumber daya perikanan yang besar dan dipercaya menyimpan kandungan alam di dasar lautnya.

Sementara itu dalam sengketa lain, hubungan antara Tokyo dan Seoul sudah mengalami beberapa ganjalan menyusul sengketa wilayah atas pengelolaan kepulauan di area Laut milik Jepang (Laut Timur) oleh pihak Korsel.

Korsel pada Senin (22/4) menunda rencana kunjungan ke Jepang oleh Menteri Luar Negeri Yun Byung-se sebagai bentuk protes atas ziarah awal ke kuil Yasukuni yang dilakukan oleh sejumlah pejebat kementerian Jepang.

Pihak Beijing juga sempat melancarkan protes pada Senin (22/4) terkait ziarah akhir pekan ke kuil Yasukuni, yang oleh sebagian negara tetangga Jepang di Asia sebagai simbol masa agresi peperangan dan penghormatan terhadap 2,5 nyawa korban perang, termasuk 14 pelaku kejahatan perang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan kepada wartawan Jepang seharusnya bertobat atas kebiasaan masa lampau mereka.

"Hanya dengan mengakui dan bertobat atas sejarah kelam agresi mereka, Jepang dapat membangun masa depan dan betul-betul memupuk persahabatan dan hubungan kerja sama dengan negara-negara tetangga," kata Hua.

Meski demikian protes tersebut tidak menghentikan ziarah lanjutan dari sejumlah anggota parlemen ke kuil Yasukuni pada Selasa.

Anggota majelis tinggi parlemen Jepang Toshiei Mizuochi mengonfirmasi sedikitnya 168 anggota parlemen negaranya berziarah ke kuil tersebut pada Selasa pagi -- yang biasanya ziarah rutin tahunan hanya diikuti sedikit anggota parlemen saja.

Suga, salah seorang petinggi juru bicara untuk pemerintah Jepang, pada Selasa mencoba menenangkan kemarahan atas ziarah tersebut dengan mengatakan hal itu lebih kepada urusan pribadi masing-masing anggota parlemen.

"Ziarah ke kuil Yasukuni merupakan urusan kepercayaan, dan Jepang merupakan negara yang menjamin kebebasan untuk menjalani kepercayaan masing-masing," kata dia.

"Oleh karena itu, pemerintah manapaun seharusnya tidak terganggu dengan ziarah tersebut bila mana dilakukan oleh anggota kabinet ataupun parlemen," ujar Suga menambahkan.

Wakil PM Jepang Taro Aso dan kepala Komisi Keselamatan Publik Nasional Keiji Furuya, masing-masing berziarah ke kuil Yasukuni secara terpisah pada Minggu (21/4).

Menteri Dalam Negeri Yoshitaka Shindo juga berziarah pada akhir pekan.

Sementara PM Jepang, Shinzo Abe, tidak berziarah namun menyumbang dana untuk membiayai pembuatan alat-alat ziarah berupa kayu dan kain berhiaskan nama serta jabatannya yang digunakan untuk menghias altar.

Penerjemah: Gilang