Bengkulu, (Antara) – Pemerintahan yang pro terhadap rakyatnya adalah yang memiliki program untuk mensejahterakan masyarakatnya yang direalisasikan dalam bentuk konkret, sehingga masyarakat benar-benar merasakan dampak positifnya.
Sebagaimana program "satu miliar satu kelurahan" (Samisake) yang saat ini telah dinilai banyak kalangan merupakan program wali Kota Bengkulu H. Helmi Hasan yang akan meningkatkan taraf hidup warga kota setempat.
“Program ini sangat luar biasa, dan saya yakin ke depan bentuk konkret samisake ini akan dirasakan oleh masyarakat, karena samisake ini saya nilai sangat betul-betul dibutuhkan oleh kelompok masyarakat, terutama yang miskin dan yang mau berusaha,†kata Ketua Program Studi D3 Jurnalistik Unib Drs.Lamhir S.Sinaga, M.Si ketika diwawancarai usai mengikuti sarasehan samisake di Balai Kota belum lama ini.
Menurutnya, samisake ini merupakan program yang tepat diperuntukkan bagi warga kota yang miskin dan yang mau berusaha, hanya saja perlu ada pendampingan agar warga penerima dapat paham mengenai samisake tersebut.
“Perlu ada pendampingan terhadap kelompok penerima samisake, misal, kelompok penerima dilatih bagaimana caranya mengembangkan suatu usaha agar ketika bantuan telah sampai di masyarakat dapat dimanfaatkan dengan masksimal,†sarannya.
Terpisah, Jefri salah seorang warga RT.09 Kelurahan Cempaka Permai ketika diwawancarai menilai program samisake sangat bagus untuk menunjang ekonomi masyarakat.
“Program samisake sangat bagus untuk menunjang ekonomi masyarakat, ini artinya ada niatan Pemerintah Kota Bengkulu untuk lebih memajukan ekonomi warganya,†kata dia.
Karena itu, lanjutnya, ketika dana bantuan tersebut sudah digelontorkan ke masyarakat, maka pemerintah harus memonitoring secara berkala kelompok masyarakat penerima bantuan.
“Pemerintah kota diharapkan jangan asal memberi bantuan, artinya harus sesuai dengan kriteria, harus terlihat bentuk usaha apa yang akan dikembangkannya, jangan ada nepotisme, serta harus ada progress usahanya,†saran dia.
Hal senada juga dikatakan Aksa warga RT. 15 Telagadewa Kelurahan Pagardewa, dirinya mengaku sangat mendukung program samisake jika diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Hanya saja, agar program tersebut dapat berjalan dengan sesuai harapan, dirinya menyarankan agar di setiap keluarahan dibentuk tim independen yang mengawasi program samisake tersebut.
“Sangat mendukung sekali samisake ini, dan ini benar-benar ditunggu banyak warga, tetapi harus ada tim independen yang mengawasi, karena dikhawatirkan akan ada masalah baru jika program ini tidak tepat sasaran. Tapi saya yakin dengan adanya keseriusan yang dilakukan pemerintah kota, maka program ini akan berjalan sesuai harapan,†kata Aksa.
Kalangan legislatif menilai Samisake yang akan diluncurkan Pemerintah Kota Bengkulu perlu memiliki Perda (Peraturan Daerah) agar program yang benar-benar diperuntukkan untuk mensejahterakan masyarakat ini tidak berdampak negatif kemudian hari.
“Harus ada perda yang memagari, agar dalam segala juknis dan juklak samisake ini tidak berubah-ubah setiap tahunnya,†kata Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Irman Sawiran dalam sarasehan Samisake bersama wali kota, wakil wali kota dan unsur elemen masyarakat, kamis malam (25/4) di Balai Kota.
Ini penting, lanjutnya, karena dengan perda, program samisake akan memiliki payung hukum yang kuat, dengan sebuah sistem yang kuat maka inputnya diharapkan akan bagus.
“Yang terpenting untuk menyukseskan program ini adalah dengan dimasukkannya ke dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu, kemudian diperdakan, sehingga diharapkan isi di dalam aturan tersebut tidak berubah-ubah setiap tahunnya, karena sudah memiliki payung hukum yang memagari program samisake ini,†jelas Irman Sawiran.
Sementara itu, Kajari Bengkulu Suryanto, SH menilai program samisake merupakan program kerja yang sangat bagus dan program ini harus direspon oleh masyarakat.
Kendati demikian, dirinya menilai di dalam program samisake nantinya perlu ada sistem monitoring dan pengawasan yang jelas dan laporan pertanggungjawabannya.
“Samisake memiliki keunggulan dapat menekan angka kemiskinan dan mendongkrak perekonomian warga, karena itu perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan tepat terhadap kelompok sasaran penerima samisake,†kata Suryanto, SH.
Samisake dapat direalisasikan menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Bengkulu Sukatno, jika ada kemauan dari berbagai pihak untuk mendukung suksenya program tersebut.
“Yang penting ada niat untuk menyukseskan Samisake ini, agar samisake dapat berjalan dengan sukses,†kata dia.
Pada sarasehan malam itu, Konsultan Bank Indonesia yang juga Dosen Unib Dr. Retno A. Ekaputri, SE, M.Sc mengungkapkan program samisake yang akan dijalankan Pemerintah Kota Bengkulu dinilai memang dapat meningkatkan taraf hidup warga kota, terkhusus warga miskin.
Hanya saja, menurutnya sebelum samisake itu diluncurkan ke masyarakat diperlukannya pendampingan kepada kelompok penerima samisake, agar samisake ini diharapkan tidak memiskinkan warga, tetapi mensejahterakan warga.
“Harus ada pemahaman dan kejelasan, masyarakat jangan sampai bingung, misal, bagaimana masyarakat meminjamnya dan bagaimana cara masyarakat mengembalikannya. Program samisake ini harus segera dirumuskan,†ujar dia.
Sementara itu, Wali Kota Bengkulu H. Helmi Hasan menilai banyaknya masukan dari berbagai kalangan merupakan bukti kongkret bahwa program samisake sangat didukung.
“Terimakasih atas banyaknya masukan dalam sarasehan ini, hal seperti ini yang pemerintah kota inginkan, sehingga dalam merumuskan suatu program, seluruh unsur juga memiliki peran agar program samisake ini sukses,†kata dia.
Saran dan masukan yang ada, lanjutnya, akan menjadi bahan untuk memaksimalkan program samisake.
Untuk diketahui, tahun ini dana samisake yang akan dikucurkan sebesar Rp19 miliar dan hibah kepada PNPM sebesar Rp3 miliar, diharapkan program samisake ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu melalui peningkatan pendapatan yang berkeadilan, melalui konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).
Dalam sarasehan tersebut turut hadir wakil walikota, pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Kajari, tokoh adat, Ketua BMA, alim ulama, akademisi, Rektor IAIN, Rektor UMB, Pengamat Politik Unib, Konsultan Bank Indonesia yang juga Dosen Unib, perwakilan PNPM, LSM, dan media cetak serta serta kepala SKPD dan perwakilan masyarakat kota.(rls/adv)
