Sejumlah program BPJAMSOSTEK terima penghargaan dari ISSA

Ternate (ANTARA) - Pengelolaan dana sejumlah BPJAMSOSTEK menerima sertifikat penghargaan dari International Social Security Association (ISSA) yang bermarkas di Jenewa, Swis.

"Penghargaan tersebut terbagi dalam dua kategori dan ditambah satu pengesahan atau attestation. Kategori yang mendapatkan penghargaan Certicate of Merit tersebut, antara lain pengelolaan dana program Jaminan Hari Tua (JHT) menggunakan pendekatan Manajemen Aset Liabilitas dan Unit Pengendali Gratifikasi sebagai bagian dari sistem pengendalian fraud," kata Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Ternate, Rabu.

Sementara Attestation dari ISSA juga diberikan atas penyelenggaraan Paritrana Awards sebagai upaya peningkatan kepesertaan melalui kolaborasi bersama pemangku kepentingan.

ISSA mengapresiasi pengelolaan dana JHT menggunakan pendekatan manajemen aset liabilitas yang dilakukan BPJAMSOSTEK. Ini merupakan faktor penting dalam mencapai pengelolaan finansial dalam seluruh entitas investasi dengan tujuan untuk memetakan kebutuhan cashflow di masa mendatang berikut kemungkinan kendala yang dihadapi.

Selain manajemen aset liabilitas, ISSA juga menggarisbawahi urgensi pendekatan yang dilakukan BPJAMSOSTEK kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah sebagai regulator yang menelurkan regulasi-regulasi terkait penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan adanya relasi yang baik dengan regulator, BPJAMSOSTEK bisa mengantisipasi perubahan-perubahan akibat regulasi yang berdampak pada penyelenggaraan program dan pemberian manfaat kepada peserta sebelum regulasi tersebut disahkan. Dengan begitu, BPJAMSOSTEK memiliki waktu untuk mengetahui dampak dari regulasi kepada institusi dan menyusun strategi dengan baik.

Penghargaan yang diberikan oleh ISSA pada 22 Februari 2022 itu layaknya sebuah pelangi di tengah badai informasi yang simpang siur tentang pelaksanaan program JHT dan pengelolaan dananya.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan rasa bangganya atas pengakuan dari organisasi internasional sekelas ISSA yang menyanjung pelaksanaan dan pengelolaan aset dan liabilitas dari program JHT.

"Saya kira kita perlu berbangga, bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan jaminan sosial kita diapresiasi oleh dunia internasional dan ini kami persembahkan khusus untuk pekerja Indonesia," ujarnya.

Dalam mengelola dana JHT para pekerja, BPJAMSOSTEK mengutamakan prinsip kehati-hatian dan transparansi untuk memastikan dana yang nantinya diterima oleh pekerja mendapatkan imbal hasil yang optimal. Pengelolaan dana ini tentunya juga bisa optimal jika dikelola dengan jangka waktu yang cukup. Dengan pengelolaan yang optimal, hasil yang didapatkan oleh peserta dan keluarga juga dapat lebih optimal.

Penempatan dana juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan dana pekerja. Maka dari itu, setiap investasi yang dilakukan dipastikan telah melalui proses kajian fundamental, teknikal, manajemen risiko, dan kepatuhan yang komprehensif berdasarkan regulasi eksternal dan internal.

Selain itu, BPJAMSOSTEK juga menyesuaikan komposisi portofolio dengan kondisi ekonomi terkini dengan memperhatikan momentum pasar, likuiditas, optimalisasi hasil investasi, dan sesuai dengan profil program.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin memberikan manfaat terbaik dari program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh peserta. Kami harap para peserta dapat terus berkarya dengan tenang agar mencapai produktivitas dan turut membangun perekonomian bangsa agar lebih baik," ujar Anggoro.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate Ahmad Feisal Santoso mengungkapkan kebanggaan atas apresiasi yang diberikan oleh ISSA sebagai organisasi jaminan sosial internasional.

"BPJAMSOSTEK akan selalu memberikan yang terbaik dalam pengelolaan dana peserta dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesejahteraan para pekerja, dan tetap berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun perusahaan," kata Feisal