Jakarta (Antara) - Pengamat dari Indonesia Publik Institut Karyono Wibowo menilai pernyataan Presiden terpilih Joko Widodo yang menginginkan perubahan paradigma tentang tata kelola energi, mengisyaratkan yang bersangkutan tak ingin kursi Menteri ESDM dijabat oleh wajah lama.
"Jokowi ingin pembaharuan dan paradigma baru di tata kelola energi. Pernyataan tersebut mengisyaratkan Jokowi tak menginginkan wajah lama untuk menduduki jabatan menteri ESDM," nilai Karyono melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, keinginan Jokowi tersebut layak diapresiasi karena keberaniannya membuat gagasan perubahan demi mewujudkan kedaulatan energi.
Namun, kata dia, hal yang terpenting bukan sekadar membangun paradigma baru, sistem baru dan orang baru dalam mengelola sumber daya mineral dan energi, melainkan bagaimana Jokowi memilih orang yang bersih dari korupsi, nepotisme dan steril dari jaringan mafia.
"Karena informasi ada kelompok yang berkeinginan menguasai sektor energi, dan ini patut di waspada oleh Jokowi dan PDIP," jelasnya.
Dia mengatakan, saat ini berdasarkan polling usulan menteri yang terdapat di www.kabinetrakyat.org, nama Poltak Sitanggang yang menempati posisi teratas pada jabatan Menteri ESDM, di samping nama-nama lain.
Dalam kenyataannya, kata dia, Poltak merupakan satu-satunya kandidat, yang bukan merupakan bagian dari birokrasi di era pemerintahan sebelumnya.
"Jika analisa ini benar maka beberapa wajah lama antara lain, Karen Agustiawan, Evita Legowo, Ari Soemarno, Raden Priyono, Koentoro Mangkusubroto, Susilo Siswoutomo, Tumiran dan Tri Haryo Indriawan Soesilo kemungkinan besar tidak akan dipilih Jokowi," ujar dia.
Sebelumnya Direktur Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) Jeppri Silalahi SH menilai apabila Jokowi masih menggunakan nama-nama lama maka niat Jokowi untuk memberantas mafia migas bisa dipertanyakan kesungguhannya.
Sejauh ini posisi Kementerian ESDM mendapat perhatian khusus dari masyarakat luas terkait dengan harapan masyarakat bahwa pemerintahan yang baru akan dapat mewujudkan kedaulatan di bidang energi dan mampu menyejahterakan rakyat sesuai amanah pasal 33 UUD 1945.
Hal ini tercermin dalam hasil survei terakhir yang dikeluarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang mencatat sebanyak 61,42 persen masyarakat menginginkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengisi kabinetnya dengan orang-orang dari kalangan profesional, bukan dari partai.
Menteri dari kalangan profesional lebih diidentikkan mampu bekerja sesuai dengan kompetensinya tanpa dibayang-bayangi kepentingan partai politik. ***1***