Jakarta (ANTARA) - Kazakhstan, negara terkaya di Asia Tengah, baru saja selesai menggelar pemilihan parlemen, yang hasilnya diharapkan pemerintah bisa menyokong transisi ke model politik baru di tengah upaya Presiden Kassym-Jomart Tokayev untuk mendorong kemajuan reformasi.
Rakyat Kazakhstan pada Minggu (19/3) mendatangi tempat-tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih 98 anggota majelis rendah parlemen (Mazhilis) serta 3.415 anggota badan perwakilan daerah (maslikhats).
Pemilihan legislatif ini merupakan yang kesembilan kalinya digelar di Kazakhstan sejak negara itu menyatakan kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1991, dan merupakan pemilihan dini pertama Mazhilis sejak 2016.
Pemilu 19 Maret juga menandai tahap akhir dalam siklus pembaruan politik di Kazakhstan, yang dimulai dengan pemilihan presiden pada November 2022 dan pemilihan senat awal tahun ini.
Pemilihan legislatif tahun ini dianggap pemerintah sebagai perkembangan melegakan dalam reformasi transformatif dan mengamendemen konstitusi, terutama setelah negara itu pada Januari 2022 dilanda kerusuhan pasca-kenaikan harga elpiji.
Menurut otoritas setempat, kerusuhan itu menewaskan 238 orang, termasuk 19 polisi dan tentara.
Wakil Menteri Luar Negeri Kazakhstan Roman Vassilenko kepada para wartawan asing yang berkunjung ke Astana, pekan lalu, mengatakan pemilu 19 Maret merupakan perpanjangan tekad Presiden Tokayev untuk mendorong kemajuan reformasi dan demokrasi menuju "Kazakhstan yang Adil".
Amendemen konstitusi yang dilaksanakan Kazakhstan setelah referendum nasional pada Juni 2022 mengantarkan negara itu menuju berbagai prinsip demokrasi baru, termasuk parlemen yang lebih berpengaruh, dan kekuasaan presiden yang terbatas.
Mencermati praktik baru dalam pemilihan legislatif Kazakhstan
Rabu, 29 Maret 2023 16:22 WIB 1095